Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Dalam rangka membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat (KPID Sulbar) menggelar Forum Group Discussion (FGD), di Hotel Grand Maleo, Kamis, 21/11/19.

Dalam pelaksanaan FGD tersebut, KPID Sulbar menghadirkan Delapan orang narasumber yang berasal dari dari berbagai unsur yakni tokoh masyarakat .Ismail Zainuddin, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Barat Abd.Rahim, Wakil Ketua Komisi I Syamsul Samad, Kepala Dinas Kominfo Sulbar Safaruddin DM, Akademisi STAIN Majene Muliadi, Akademisi Universitas Tomakaka, Rahmat Idrus, Yayasan Karampuang Aditya, dan LSM Jari manis Ashari Rauf.

Dalam kesempatannya, Ismail Zainuddin selaku pembicara pertama mengatakan Perda penyiaran merupakan satu kebutuhan yang harus disiapkan sebagai acuan KPID, guna melindungi masyarakat dari dampak pengaruh negatif dari siaran lembaga penyiaran.

“Konten lokal menjadi bagian terpenting dalam usulan perda penyiaran,” ucap Ismail Zainuddin yang juga mantan Sekprov Sulbar.

Sementara itu di tempat yang sama, Akademisi STAIN Majene Muliadi yang telah berkomitmen membangun lembaga penyiaran komunitas di Kampusnya menjelaskan, bahwa sebagain konten-konten yang ada memang harus menjadi perhatian, karena saat ini, banyak konten yang tujuannya hanya memberi hiburan, dengan menafihkan fungsi edukasi.

“Muatan konten lokal harus dipertimbangkan, agar dapat mengangkat budaya kita, budaya malaqbi,” jelas mantan aktifis 98 ini.

Lain halnya disampaikan oleh Aditya dari Yayasan Karampuang, mengharapkan agar dalam perda penyiaran tidak hanya fokus pada permasalahan yang dialami pelaku usaha, tetapi juga fokus pada isi siaran, anak dan perempuan.

“Kami LSM yang fokus pada anak dan perempuan berharap pada LP dapat meningkatkan presentase isi siaran lokal yang berpihak pada anak, perempuan dan mengangkat budaya lokal dan mendorong tumbuh kembangnya lembaga penyiaran masyarakat didaerah,” harapnya.

Di tempat yang sama pula, praktisi hukum dan akademisi Rahmat Idrus meminta, agar penyusunan naskah akademik Ranperda penyiaran yang saat ini tengah digagas oleh KPID Sulbar, dapat disusun secara ilmiah, sistimatis dan tentunya dapat memberikan masukan agar kualitas perda tersebut bermanfaat serta tidak merugikan masyarakat.

“Kita menyambut baik langkah yang dilakukan KPID Sulbar dengan mengusulkan dibuat perda penyiaran ini, ” ungkap Rahmat Idrus.

Di mometum yang sama pula Kepala Kadis Infokom Sulbar Safaruddin mengharapkan, lahirnya Perda penyiaran dapat menjadi solusi dalam mengatasi problema penyiaran di Sulawesi Barat.

“Harapan kita, Perda dapat memberikan konstribusi positif bagi perkembangan penyiaran di Sulbar, seiring dengan program kominfo Internet masuk desa,” harap Safaruddin.

Lahirnya Perda penyiaran di Sulbar kian menemui titik terang.

Kepastian akan lahirnya Perda penyiaran di Tanah Mandar kian mengkrucut, setelah dua anggota DPRD Sulbar. yakni Syamsul Samad dan Abd Rahim yang menyampaikan komitmenya untuk mengawal lahirnya regulasi tersebut.

Dalam komentarnya, Syamsul Samad mengutarakan bahwa upaya KPID Sulbar saat ini, sangat layak sambut dengan baik, bahwa untuk melahirkan produk hukum diperlukan kerjasama semua pihak dengan semangat melindungi masyarakat

.”Perda penyiaran usulan KPID ini masuk dalam Prolekda DPRD Sulbar 2019, dan menjadi hak inisiatif DPRD,” jelas politis Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengharapkan perda akan menjadi pedoman penataan penyiaran didaerah.

“Ini langkah maju dari ikhtiar KPID periode ini yang harus kita dukung bersama-sama. Untuk itu penyusunan naskah akademik harus didiskusikan secara massif pada stakeholder penyiaran di kabupaten, sehingga diharapkan akan mampu mengurai permasalahan penyiaran yang selama ini dialami pelaku penyiaran,” jelas tokoh pembentukan Sulbar ini.

Untuk diketahui, diskusi dalam FGD tersebut dipandu langsung oleh dua Komisioner KPID Sulbar, yakni Koorbid Perizinan Masram, dan Busran Riandhy. (Humas KPID Sulbar)