Categories: BERITASTRAIGHT NEWS

Ketua Presidium JaDI, Ungkap Tiga Ancaman yang Jadi Momok dalam Pemilu

Disampaikan Pada acara Sosialisasi yang Dihelat Bawaslu Polman

POLMAN, TAYANG9 – Dalam penilaian Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Polewali Mandar, Achmadi Touwe dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat tiga hal penting yang mesti menjadi perhatian semua pihak, utamanya pihak penyelenggara teknis dan pengawasan Pemilu.

Itu diungkapkannya disela kehadirannya pada acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Polewali Mandar di salah satu hotel di Polewali, Jumat 30 Desember 2022.

Tiga hal 3 yang menjadi momok dan ancaman dalam penyelenggaraan Pemilu itu adalah, politik uang, politik dinasti dan politik identitas.

“Tiga ancaman Pemilu, utamanya penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang itu adalah, politik uang, politik dinasti, politik identitas. Secara garis besar permasalahan ini terjadi pada setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu, karena itu penting adanya keterlibatan publik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,” ungkapnya.

Saat ditanya tentang pengawasan partisipatif, Achmadi mengatakan, secara prinsip dalam pengawasan partisipatif yang paling mendasar adalah nilai suka rela. “Artinya dalam pengawasan partisipatif, hendaknya itu dilakukan secara ikhlas, kemudian jujur, adil, tak berpihak, terbuka, inovatif dan berjejaring dengan media”.

Intinya menurut dia adalah adanya dimensi kesukarelaan dalam keterlibatan pengawasan partisipatif. “Kata kuncinya suka rela. Karena itu adalah pengawasan partisipatif, bukan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pengawas namun rakyat terkait Pemilu yang Luberdjurdil,” imbuhnya.

Lanjut dikatakan Achmadi, selain tiga ancaman dalam Pemilu juga terdapat tiga alasan pengawasan partisipatif yakni, subjektif, objketif dan kompleksitas.

“Untuk pengawasan partisipatif juga terdapat tiga alasan yang mendasar yakni, pertama secara subyektif karena terbatasnya kemampuan dan kapasitas lembaga Pengawas Pemilu. Kedua secara obyektif, karena luas wilayah. Dan yang ketiga adalah kompleksitas Pemilu dan pelanggaran yang semakin beragam. Nah ketiga alasan itulah, pengawasan partisipatif dibutuhkan hadir secara kualitatif untuk memastikan proses Pemilu berjalan baik demi mendorong substansi Pemilu,” tandas Achmadi mantan Ketua KPU Polewali Mandar ini.

REDAKSI

Koran Online TAYANG9.COM - "Menulis Gagasan, Mencatat Peristiwa" Boyang Nol Pitu Berkat Pesona Polewali Sulbar. Email: sureltayang9@gmail.com Gawai: +62 852-5395-5557

Recent Posts

OTP 37 Mamuju Juara Polman Cup V, Bantai Tidola FC Polman 5-1

POLMAN, TAYANG9 - Tim OTP 37 Kabupaten Mamuju juara turnamen sepak bola antar club se…

8 jam ago

Suara Tuhan di Antara Denting Sendok dan Senyuman

DISELA riuhnya lagu pujian dan tawa anak-anak yang memenuhi jalanan kampung Tabone pada perhelatan pekan…

1 hari ago

Tabone: Dari Kampung Sunyi ke Pusat Rohani

DIBALIK lekukan pegunungan nan indah serta jalanan kecil yang tenang, Kelurahan Tabone biasanya dikenal sebagai…

2 hari ago

Pelantikan Pejabat Eselon II Sulbar Tertahan, SDK Kritik Proses di BKN

MAMUJU, TAYANG9 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) hingga kini masih menanti turunnya Persetujuan…

2 hari ago

Pawai Ta’aruf Tahun Baru Islam 1447 H Warnai Semangat Hijrah di Mamuju

MAMUJU, TAYANG9 – Semangat perubahan dan kebangkitan terasa kuat menyelimuti langit Mamuju saat ribuan warga…

2 hari ago

Cegah Sengketa Pertanahan, Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Sosialisasikan Pemasangan Tanda Batas Tanah

SUMEDANG, TAYANG9 - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak…

2 hari ago