Categories: BERITASTRAIGHT NEWS

Ketua Presidium JaDI, Ungkap Tiga Ancaman yang Jadi Momok dalam Pemilu

Disampaikan Pada acara Sosialisasi yang Dihelat Bawaslu Polman

POLMAN, TAYANG9 – Dalam penilaian Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Polewali Mandar, Achmadi Touwe dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat tiga hal penting yang mesti menjadi perhatian semua pihak, utamanya pihak penyelenggara teknis dan pengawasan Pemilu.

Itu diungkapkannya disela kehadirannya pada acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Polewali Mandar di salah satu hotel di Polewali, Jumat 30 Desember 2022.

Tiga hal 3 yang menjadi momok dan ancaman dalam penyelenggaraan Pemilu itu adalah, politik uang, politik dinasti dan politik identitas.

“Tiga ancaman Pemilu, utamanya penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang itu adalah, politik uang, politik dinasti, politik identitas. Secara garis besar permasalahan ini terjadi pada setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu, karena itu penting adanya keterlibatan publik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,” ungkapnya.

Saat ditanya tentang pengawasan partisipatif, Achmadi mengatakan, secara prinsip dalam pengawasan partisipatif yang paling mendasar adalah nilai suka rela. “Artinya dalam pengawasan partisipatif, hendaknya itu dilakukan secara ikhlas, kemudian jujur, adil, tak berpihak, terbuka, inovatif dan berjejaring dengan media”.

Intinya menurut dia adalah adanya dimensi kesukarelaan dalam keterlibatan pengawasan partisipatif. “Kata kuncinya suka rela. Karena itu adalah pengawasan partisipatif, bukan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga pengawas namun rakyat terkait Pemilu yang Luberdjurdil,” imbuhnya.

Lanjut dikatakan Achmadi, selain tiga ancaman dalam Pemilu juga terdapat tiga alasan pengawasan partisipatif yakni, subjektif, objketif dan kompleksitas.

“Untuk pengawasan partisipatif juga terdapat tiga alasan yang mendasar yakni, pertama secara subyektif karena terbatasnya kemampuan dan kapasitas lembaga Pengawas Pemilu. Kedua secara obyektif, karena luas wilayah. Dan yang ketiga adalah kompleksitas Pemilu dan pelanggaran yang semakin beragam. Nah ketiga alasan itulah, pengawasan partisipatif dibutuhkan hadir secara kualitatif untuk memastikan proses Pemilu berjalan baik demi mendorong substansi Pemilu,” tandas Achmadi mantan Ketua KPU Polewali Mandar ini.

REDAKSI

Koran Online TAYANG9.COM - "Menulis Gagasan, Mencatat Peristiwa" Boyang Nol Pitu Berkat Pesona Polewali Sulbar. Email: sureltayang9@gmail.com Gawai: +62 852-5395-5557

Recent Posts

Gubernur SDK Pimpin Upacara HUT ke-80 RI di Anjungan Pantai Manakarra

MAMUJU, TAYANG9 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka…

15 jam ago

Pesta Merdeka Bareng E-Sport, Gubernur Sulbar Dorong Generasi Muda Salurkan Bakat Digital

MAMUJU, TAYANG9 – Dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-80, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), secara…

19 jam ago

Gubernur SDK & Ketua PKK Ikut Seru-Seruan di Lomba HUT ke-80 RI Pemprov Sulbar

MAMUJU, TAYANG9 – Kemeriahan HUT ke-80 RI di lingkungan Pemprov Sulbar belum berhenti. Setelah para…

21 jam ago

Wagub Sulbar Gandeng Bidokkes Polda Perkuat Gerakan Anti Stunting

MAMUJU, TAYANG9 - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga memimpin rapat koordinasi bersama Bidokkes…

1 hari ago

Hari Jadi Majene ke-480, Wagub Ajak Pemimpin Jadi Teladan dan Pelayan Rakyat

MAJENE, TAYANG9 – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga, menghadiri Rapat…

1 hari ago

Dzikir HUT RI di Mamuju, Gubernur Sulbar Ajak Masyarakat Perkuat Moral Bangsa

MAMUJU, TAYANG9 – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menghadiri dzikir bersama dan tausiah bertema "Menuju…

1 hari ago