foto: Ilustrasi-net
Majene, Tayang9 – Bertempat di gedung DPRD Kabupaten Majene, rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Majene, Salmawati Djamado bersama Wakil Ketua I DPRD Majene, Adi Ahsan pada Rabu (22/9).
Dalam kunjungannya, DPRD Sulsel yang merupakan anggota Komisi B DPRD Sulsel tersebut, guna sharing informasi dan pandangan untuk beberapa hal yang terkait dengan perubahan ABPD tahun 2021 di Kabupaten Majene.
Pada pertemuan tersebut Wakil Ketua I DPRD Majene, Adi Ahsan kepada rombongan DPRD Sulsel mengatakan jika untuk pembahasan APBD Perubahan tahun 2021, fokus membahas laporan pertanggungjawaban refocusing anggaran dan Jampersal.
“Saat ini kita benar-benar memfokuskan penganggaran kepada masyarakat, seperti mereka yang yang belum tercover PBI. Hal ini kita lakukan, karena kondisi pandemi covid saat ini mengharuskan kita baik pemerintah atau DPRD agar anggaran daerah bisa benar-benar terfokus ke masyarakat”, jelasnya.
Selai itu juga, Wakil Ketua I DPRD Majene ini menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi atas kunjungan dari DPRD Sulsel, untuk bisa berbagi informasi dan pandangan terkait APBD Perubahan.
“Semoga saja kunjungan ini terus menjadi kegiatan positif dan kita berharap agar hubungan ini selalu bersinergi kedepannya”, ungkapnya. (net/**)
Masih di gedung DPRD Majene, DPRD Provinsi Susel terkait dengan kegiatan kunjungannya, Andi Nurhidayati Zainuddin yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, menyampaikan bahwa pihaknya ke Kabupaten DPRD Majene sebagai ajang silaturahmi dan sharing informasi juga pendangan mengenai APBD Perubahan tahun 2021 di Majene.
“Kita sama-sama tahu bahwa kadang sulit diprediksi mengenai refocusing anggaran yang diwajibkan dari Kementerian Keuangan. Jadi pada pertemuan dengan rekan-rekan dari DPRD Majene tadi, kami mendapatkan masukan yang cukup menarik dan bisa menjadi pertimbangan buat kami nantinya di DPRD Sulsel”, terangnya. (net/**)
Integrasi Kebijakan: Sinergi BPK, Dinas Kebudayaan, dan Komunitas Adat Pengelolaan kebudayaan di Sulawesi Barat membutuhkan…
Urgensi Pembentukan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Kondisi pengelolaan kebudayaan di Sulawesi Barat selama ini…
POLMAN, Tayang9 - Menjelang perayaan Natal, personil gabungan Kodim 1402 Polman dan Sat Samapta Polres…
Situs Budaya dan Komunitas Adat di Bawah Tekanan Korporasi Situs budaya -baik berupa artefak, lanskap,…
Balai Pelestarian Kebudayaan: Mandat, Fungsi, dan Keterbatasan serta Relevansinya dengan Pemerintah Provinsi Secara kelembagaan, BPK…
MAKASSAR, TAYANG9 – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Syamsul Samad, resmi menyandang…