Tayang9

Mamuju – Dalam rangka mengawal visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026, di Aula Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Forum juga dapat diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar di tautan:  https://www.youtube.com/@pemprovsulbar

Forum konsultasi publik ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat arah pembangunan daerah yang partisipatif, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional.

Sejumlah narasumber akan hadir dalam forum tersebut, antara lain perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, akademisi Universitas Gadjah Mada Amirullah Setya Hardi, serta jajaran kepala perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kepala Bapperida Amujib, Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra, dan Kepala Bapenda Abdul Wahab Hasan Sulur.

Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Forum ini juga menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029.

Melalui forum ini, pemerintah daerah membuka ruang dialog terbuka guna menghimpun gagasan, kritik konstruktif, serta rekomendasi kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan daerah semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Forum konsultasi publik menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat hingga masyarakat luas. Hal ini penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 semakin tajam, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat Sulawesi Barat,” jelas Amujib.

Melalui pendekatan perencanaan yang terbuka dan kolaboratif, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap tantangan pembangunan sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Bapperida Provinsi Sulawesi Barat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam forum ini guna menghasilkan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (rls)

sumber: humas pemprov sulbar