Tayang9

MAMUJU, TAYANG9 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar hadiri rapat evaluasi perekrutan badan adhoc yang dihadiri oleh Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilu Indonesia (TePI), Minggu 19 Maret 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di aula kantornya di Mamuju  tersebut, dihadiri oleh selain dihadiri Kooordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat serta Kepala dan atau Koodinator Sekretariat Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat bersama satu orang staf.

Fitrinela Patonangi, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam pengarahan pembukaan acara yang berlangsung pagi hari itu, menjelaskan jumlah Pengawas Adhoc saat ini yang telah terbentuk se Provinsi Sulawesi Barat, yang mana seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan di lapangan.

“terdapat 207 Panwaslu Kecamatan dan 650 Panwaslu Kelurahan/Desa kita, ini adalah jajaran pengawas kita yang mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi garda terdepan dalam melakukan tugas pengawasan, upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap dugaan dan potensi pelanggaran pemilu tahun 2024” ucap Fitrinela sesaat sebelum membuka acara itu.

Sementara itu, Jeirry Sumampow aktivis nasional dan pengamat politik Indonesia dalam materinya meminta, pengawas adhoc untuk tidak terlalu banyak diberi beban, pengawas adhoc ini harus di kawanin jangan menggunakan pendekatan struktural.

“saya kalau datang ke daerah-daerah itu, bertemu dengan teman-teman Panwaslu kecamatan itu, kita cair aja, karena saya tahu, kalau pakai pendekatan struktural, repot mereka. Dan yang paling penting mereka memberi laporan secara jujur,” tutur Jeirry koordinator TePI suatu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemantauan Pemilu itu.

Lanjut dikatakan Jeirry, kriteria pengawas Pemilu adhoc yang dicari adalah seharusnya orang yang punya loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan, orang yang mau sewaktu-waktu dikontak dan datang serta bekerja dalam komitmen moral yang tinggi.

“ada orang pintar ketika dikontak dia pusing bagaimana caranya bisa datang, dikontak pengawas desanya begitu juga pengawas desanya sedang di kebun. Saya butuh orang yang 24 jam dikontak di tiap desa dia siap, tidak perlu orang terlalu pintar yang penting kontak siap dan langsung bisa datang,” pungkas aktivis yang kini tengah menggaungkan gerakan Pemilu bersih dengan mengenakan kain serbet makan warna merah putih sebagai simbol gerakan bersih Pemilu itu.

Dalam acara yang dipandu Muhammad Darwis itu, Sumarding Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam sesi tanya jawab mengemukakan pandangannya bahwa, dengan keberadaan sistem PIC (person in charge-ed) atau pembagiaan kerja tahapan pengawasan menurutnya, semakin membuat kolektifitas kerja di Bawaslu semakin berjarak.

“dulu itu ada divisi pengawasan, dan disitu terkoordinasi dan terkoordinir terkait kerja-kerja disetiap tingkatan, sekarang itu sudah ada pengampuh-pengampuh divisi, dan ditahapan ini juga ada PIC masing-masing yang membuat agak mengalami kendala, termasuk dalam hal tanggung jawab,” beber Sumarding.

Dalam kegiatan yang ditutup jelang sore itu, terdapat banyak lintasan gagasan, ide serta problem yang terungkap dalam pembentukan dan kinerja penyelenggaraan tahapan di level pengawas adhoc yang untuk itu, dijawab satu persatau oleh Jeirry secara bergantian.

---

Sumber: release Bawaslu Polman
Penulis dan Foto: Mulyadi