Tayang9

POLMAN, TAYANG9 – Menyusul isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, akhirnya menuai sejumlah penolakan di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Polewali Mandar. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polewali Mandar yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa dan Rakyat Polewali Mandar (Semarak) akhirnya menyatakan penolakannya dengan turun aksi ke jalan-jalan utama di Polewali, Jumat 02 September 2022.

Kris Algifari Sekretaris Jenderal DPC GMNI Polewali Mandar kepada media mengatakan, kenaikan BBM akan berdampak pada naiknya sembilan bahan pokok (Sembako), karenanya, menurut dia, DPC GMNI Polewali Mandar secara tegas menyatakan menolak kenaikan BBM itu.

“Ada banyak hal yang akan menjadi dampak dari naiknya harga BBM. Termasuk akan berimbas ke harga Sembako, dimana harganya pasti akan semakin mahal dan akan kian menyulitkan rakyat,” ungkapnya.

Dikatakan Kris Algifari, memang di daerah perkotaan harga Sembako tidak terlalu berpengaruh akibat naiknya BBM, “akan tetapi akan sangat berdampak untuk daerah di pelosok. Bisa dibayangkan harga jasa antar sudah pasti naik dan secara otomatis penjual juga akan menaikkan harga jualannya,” ujarnya.

Menurut Kris Algifari, akibat BBM naik maka nyaris bisa dipastikan masyarakat akan cenderung akan mengutamakan membeli BBM dibanding kebutuhan sekunder lainnya.

“Dengan harga BBM naik, maka masyarakat cenderung akan mengutamakan untuk membeli bahan bakar di banding dengan kebutuhan sekunder dan tersier. Artinya jatah untuk membeli barang seperti pakaian akan dialihkan untuk membeli bahan bakar. Hal ini membuat penurunan daya beli terhadap kebutuhan sekunder dan tersier dan akan banyak mempengaruhi industri di bidang itu,” bebernya.

Dalam aliansi Semarak, selain GMNI tergabung pula sejumlah organisasi termasuk, LMND, SAPMA PP, PMII yang sama menyuarakan empat poin utamanya tuntutan mereka.

Pertama, menolak wacana kenaikan BBM karena akan memicu inflasi dan dianggap akan menyengsarakan rakyat.

Kedua, Perlu ada revisi soal Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan.

Ketiga, pendistribusian jual eceran BBM untuk mempertegas yang berhak mendapatkan subsidi.

Keempat, mendesak pemerintah memberantas mafia BBM dan meminta agar DPRD Polman ikut menolak BBM bersubsidi.