Ket. Foto : Mahliga Nurlang Sekertaris Pusat Bem Nusantara dan Ibu Sri Mulyani
JAKARTA, TAYANG9 – Menteri Keuangan Sri Mulyani menuai kritikan setelah menyebut gaji guru dan dosen sebagai beban besar bagi keuangan negara. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), 7 Agustus 2025.
Sri Mulyani mempertanyakan apakah kesejahteraan guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung negara atau melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, pernyataan ini langsung mendapat respons tajam dari berbagai pihak, termasuk Aliansi BEM Nusantara.
BEM Nusantara melalui Sekretaris Pusat, Mahliga Nurlang, menyayangkan sikap pemerintah yang seolah tidak serius dalam menyelesaikan persoalan dasar bangsa seperti pendidikan. Menurutnya, pernyataan Sri Mulyani justru menunjukkan bahwa negara seolah sudah putus asa dalam menghadapi problem pendidikan.
“Kalau negara tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas, maka mustahil kita berharap Indonesia cemerlang di masa depan. Pendidikan adalah aset sesungguhnya bagi bangsa. Bila disepelekan, kehancuran bangsa tinggal menunggu waktu,” tegas Mahliga Nurlang.
BEM Nusantara menekankan bahwa kesejahteraan guru dan dosen merupakan senjata utama untuk menciptakan generasi melalui pendidikan yang unggul dan berkualitas.
“Masih banyak guru yang harus bekerja sampingan karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan. Banyak pula anak muda yang bercita-cita menjadi guru, tapi akhirnya mengurungkan niat karena realitas penghasilan profesi ini yang belum layak,” lanjutnya.
Lebih jauh, Mahliga menyoroti berbagai persoalan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari infrastruktur pendidikan, aksesbilitas pendidikan, hingga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
“Hingga hari ini jurang antara pendidikan di pedesaan dan perkotaan masih begitu menganga. Pendidikan harus menjadi prioritas, negara mesti kembali melihat persoalan ini secara serius, termasuk soal kesejahteraan guru bila ingin benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, BEM Nusantara mengingatkan bahwa sudah delapan dekade Indonesia merdeka, tetapi masalah pendidikan masih jauh dari kata harapan dan cita-cita luhur.
“80 tahun Indonesia merdeka, namun masalah pendidikan tak kunjung terselesaikan. Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama di wilayah pelosok, untuk bersuara #SaveIndonesia, jangan sampai penguasa abai atau bahkan putus asa atas persoalan-persoalan kebangsaan” tutup Mahliga Nurlang.
Integrasi Kebijakan: Sinergi BPK, Dinas Kebudayaan, dan Komunitas Adat Pengelolaan kebudayaan di Sulawesi Barat membutuhkan…
Urgensi Pembentukan Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Kondisi pengelolaan kebudayaan di Sulawesi Barat selama ini…
POLMAN, Tayang9 - Menjelang perayaan Natal, personil gabungan Kodim 1402 Polman dan Sat Samapta Polres…
Situs Budaya dan Komunitas Adat di Bawah Tekanan Korporasi Situs budaya -baik berupa artefak, lanskap,…
Balai Pelestarian Kebudayaan: Mandat, Fungsi, dan Keterbatasan serta Relevansinya dengan Pemerintah Provinsi Secara kelembagaan, BPK…
MAKASSAR, TAYANG9 – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, H. Syamsul Samad, resmi menyandang…