Tayang9

POLMAN, TAYANG9 – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai tiga persoalan utama yang dihadapi nelayan Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, merupakan cerminan persoalan struktural yang masih membelit jutaan nelayan tradisional di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Tiga persoalan tersebut meliputi dampak perubahan iklim, lemahnya pengakuan hak tenurial wilayah tangkap, dan rendahnya posisi tawar ekonomi nelayan.

Pandangan tersebut mengemuka dalam kegiatan FGD (Focus Group Discussion) pada 21 Juli 2026 yang dilanjutkan dengan penyusunan CAP (Community Action Plan) atau Rencana Aksi Komunitas pada 22–23 Juli 2026 di Gonda Mangrove Park, Desa Laliko. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPD KNTI Polewali Mandar bersama DPP KNTI dan sejumlah lembaga dan media mitra KNTI sebagai bagian dari upaya merumuskan agenda advokasi berbasis kebutuhan masyarakat nelayan.

Ketua DPD KNTI Polewali Mandar, Muhammad Muhsin R, mengatakan seluruh rekomendasi yang dihasilkan berasal dari hasil identifikasi dan diskusi langsung bersama nelayan, perempuan pesisir, serta berbagai pemangku kepentingan di Desa Laliko.

“Community Action Plan ini menjadi dokumen bersama yang memuat persoalan utama sekaligus langkah-langkah advokasi yang akan diperjuangkan KNTI bersama masyarakat. Harapannya, suara nelayan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menjadi dasar dalam mendorong kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Jan Tuheteru, Bidang Advokasi DPP KNTI, menjelaskan bahwa persoalan yang ditemukan di Desa Laliko sesungguhnya mencerminkan tantangan yang dihadapi nelayan tradisional di banyak daerah pesisir Indonesia.

Menurutnya, nelayan tradisional merupakan kelompok yang berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim. Perubahan musim, cuaca yang semakin ekstrem, meningkatnya tinggi gelombang, hingga bergesernya daerah penangkapan ikan membuat aktivitas melaut semakin berisiko sekaligus menurunkan produktivitas nelayan kecil.

“Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan. Bagi nelayan tradisional, ini sudah menjadi persoalan hak hidup karena ketika cuaca buruk mereka tidak bisa melaut selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, maka pendapatan keluarga otomatis terhenti,” kata Jan.

Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah oleh masih terbatasnya akses nelayan terhadap perlindungan sosial, informasi cuaca yang mudah diakses, teknologi keselamatan, hingga skema pembiayaan yang mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Karena itu, DPP KNTI mendorong agar kebijakan adaptasi perubahan iklim menempatkan nelayan tradisional sebagai kelompok prioritas, bukan sekadar penerima bantuan ketika terjadi bencana.

Selain persoalan iklim, Jan juga menyoroti konflik wilayah tangkap yang dialami nelayan Desa Laliko sebagai gambaran masih lemahnya pengakuan negara terhadap hak-hak tenurial nelayan tradisional.

Menurutnya, berbagai konflik ruang laut selama ini dipicu oleh tumpang tindih kebijakan, ekspansi industri pesisir, proyek pembangunan, aktivitas penangkapan ikan skala besar, hingga lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran di wilayah tangkap nelayan kecil. Situasi tersebut menyebabkan ruang hidup nelayan semakin menyempit dan meningkatkan potensi konflik.

“Pengakuan hak tenurial bukan hanya soal memberikan akses menangkap ikan, tetapi memberikan kepastian hukum atas wilayah kelola yang selama ini dijaga dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat nelayan. Ini menjadi fondasi penting bagi pengelolaan perikanan yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Karena itu, DPP KNTI mendorong pemerintah agar perlindungan wilayah tenurial nelayan menjadi bagian penting dalam kebijakan tata ruang laut dan pengelolaan perikanan melalui pendekatan co-management, yakni pengelolaan bersama yang melibatkan masyarakat sebagai pemegang hak sekaligus pengelola sumber daya.

Di sisi lain, persoalan ekonomi juga dinilai menjadi tantangan serius bagi nelayan tradisional. Berdasarkan hasil riset dan pendampingan KNTI, sebagian besar nelayan kecil masih memiliki posisi tawar yang lemah dalam rantai nilai perikanan. Harga ikan lebih banyak ditentukan pedagang perantara, sementara nelayan memiliki keterbatasan akses terhadap penyimpanan, pengolahan, permodalan, informasi pasar, dan kelembagaan ekonomi.

Jesse Adam Halim, Fasilitator Utama DPP KNTI dalam kegiatan tersebut, mengatakan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi hasil tangkapan.

“Yang jauh lebih penting adalah memperkuat posisi tawar nelayan melalui koperasi yang sehat, akses pasar yang adil, pengembangan rantai dingin (cold chain), diversifikasi usaha keluarga nelayan, hingga kebijakan harga yang melindungi pendapatan nelayan kecil,” ujarnya.

DPP KNTI menegaskan bahwa perlindungan hak tenurial, penguatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan peningkatan posisi tawar ekonomi merupakan tiga pilar utama yang harus berjalan secara bersamaan. Tanpa ketiga aspek tersebut, nelayan tradisional akan tetap berada dalam kondisi rentan meskipun berbagai program pembangunan terus dijalankan di wilayah pesisir.

Hasil Community Action Plan Desa Laliko selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan agenda advokasi KNTI bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat perlindungan hak-hak nelayan tradisional di Kabupaten Polewali Mandar.