Tayang9

Direktur IRD, Munawir Arifin saat memaparkan materi di acara FGD beberapa waktu lalu

 

Tayang9.com, Polman- Semakin dekatnya perhelatan pesta demokrasi atau pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diadakan secara serentak di 171 daerah seluruh Indonesia, termasuk dua daerah kabupaten di Sulbar, yakni Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa. Mendorong Institute of Research and Democracy (ird) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menakar Pilkada Damai dan Berkualitas di Polewali Mandar Tahun 2018, bertempat di warkop Copi Raja, Polman, Rabu (31/1).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur IRD, Munawir Arifin, memaparkan bagaimana perhelatan Pilkada selama ini di Indonesia justru menyebabkan konflik dan menjadikan Pilkada hanya sekedar pergantian rezim kekuasaan semata.

“Fakta dan data hari ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2010 pilkada dilaksanakan, telah terjadi banyak. Menurut data kemendagri sendiri bahwa sudah lebih 50 warga yang tewas. Sehingga kita berharap bahwa, bukan hanya kepolisian, tetapi masyarakat dan para pihak pelaksana pilkada dapat mendorong sikap yang elegant dan independet dalam melaksanakan pilkada. Sehingga pilkada bukan hanya pergantian rezim semata, tetapi bagian dari upaya mewujudkan budaya politik kita yang berkualitas dalam berdemokrasi,” papar Munawir di acara tersebut.

Selain itu, FGD yang juga dihadiri oleh Komisioner KPU Polman, Syaifuddin, memaparkan bagaimana seharusnya integritas dan profesionalitas Penyelenggara dilaksanakan, sehingga Pilkada yang damai dapat diwujudkan nantinya.

“Kita akui bahwa salah satu fakta konflik dalam pilkada itu terjadi akibat tidak independent penyelenggara. Fakta di bebrapa perhelatan pillada termaduk Pilgub lalu, dalam gugatam  kasus hukum di MK, ada anggota PPK yang justru bersaksi atas partai atau kelompok tertentu, bukan atas rekomendasi KPU. Sehingga kita harapkan bahwa, kedepan agar seluruh pelaksana pilkada mulai tingkat atas hingga bawah dapat menjaga profesionalisme dan independensinya,” terang Syaifuddin Komisioner bidang Hukum di KPU Polman.

Sedangkan pembicara terakhir dalam FGD tersebut adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupatan Polman, Suaib Alimuddin. Dalam paparan singkatnya, ia mendorong para pemilih tidak tergiur dengan tawaran money politik dari para timses dan warga dapat juga ikut mengawasi pelaksanaan pilkada Polman karena keterbatasan jumlah personil Panwas di Polman. Termasuk juga melaporkan secara langsung kepada Panwaslu jika melihat dan menemukan pelanggaran dalam pilkada.

“Kasus yang sampai saat sulit kita pecahkan yaitu money Politik itu. Ia ada tapi tidak terlihat. Sehingga kita harapkan bantuan masyarakat, terutama yang ada di forum ini untuk ikut menawasi Pilkada Polman. Selain itu kantor kami terbuka 24 jam. Maka, jika ada yang menemukan pelanggaran dalam pilkada, segera laporkan kepada kami. Contoh beberapa kasus terkait netralitas ASN, saat ini kami dapat melaporkan langsung kepada Kemendagri ataupun kepada Komisi ASN terkait Pelanggaran terhadap netralitas ASN tanpa proses yang bertele dan panjang,” tutup Suaib Alimuddin.

Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh beberapa aktivis mahasiswa dari kelompok Cipayung, LSM, KNPI Polman, Ormas, Badan Eksekutif Mahasiswa dari Unasman dan IAI serta tokoh masyarakat di Polewali Mandar.