Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jum’at, 06/09/19.

Aksi unjuk rasa tersebut digelar, sebagai bentuk kekecewaan terhadap pihak balai prasarana dan pemukiman wilayah kementrian PUPR Provinsi Sulawesi Barat, yang diduga membatalkan seluruh hasil lelang balai pelaksana pemilihan jasa rekonstruksi (BP2JK).

Koordinator aksi Muhammad Naim Samad dalam orasinya mengatakan, bahwa pihaknya menduga karena adanya tarik ulur kepentingan dalam proses lelang, sehingga menyebabkan pembatalan seluruh kegiatan renovasi untuk Sekolah Dasar (SD) di daerah tertinggal.

“Kami menduga ada mafia proyek yang bermain, dan ini tentu sangat merugikan masyarakat provinsi Sulawesi Barat, mengingat banyaknya sekolah yang masih memprihatinkan di desa-desa terpencil yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah,”kata Naim.

Selain itu ia juga menjelaskan, jika pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR telah menggelontorkan anggaran untuk program renovasi sekolah dengan nilai besar, yakni sebesar Rp. 127.768.155.000.00, kemudian dibagi menjadi 5 kegiatan rehabilitasi dan renovasi sekolah di enam kabupaten se-Sulawesi Barat.

“Bagaimana kita mau meningkatkan mutu pendidikan kita, jika program untuk pendidikan dihambat oleh orang-orang yang tidak ingin melihat Sulbar maju. Olehnya itu kami meminta pihak Balai yang informasinya kami terima tidak berada ditempat hari ini, untuk memberikan penjelasan kepada kami paling lambat hari Senin depan,”tutupnya.

Untuk diketahui, Aliansi Masyarakat Pemerhati Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, dalam aksinya menyampaikan 4 poin tuntutan, diantaranya mendesak kepala Balai BPPWK Sulbar untuk segera menjalankan program renovasi sarana dan prasarana sekolah sesuai amanah presiden, Mendesak kepada presiden melalui kementrian PUPR untuk segera mengevaluasi kinerja kepala Balai BPPWK Sulbar, serta mendesak Polda Sulbar, Kejaksaan Negeri Mamuju, Kejati Sulselbar, dan KPK, untuk membentuk tim penyelidikan tentang pembatalan program renovasi sekolah di Sulbar.(Mursyid/FM)