Tayang9

Majene, Tayang9 – Sebagai bentuk upaya untuk memperoleh data serta informasi akurat dan menjaring semua masukan dan keluhan dari pemerintah kecamatan yang terdampak gempa, Plt Bupati Majene Lukman bersama Dandim 1401, Perwakilan BNPB RI, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan dan Kepala BPBD Majene, Camat Malunda, Ulumanda, Pamboang dan para Kepala Desa, menggelar rapat terbatas di lokasi Posko Induk Gempa Kecamatan Malunda, Senin, (18/01)

Dalam rapat kali ini Bupati Majene mendengarkan semua keluhan dan masukan dari Camat dan kepala desa, terkait penanganan korban langsung gempa ataupun para pengungsi yang saat ini masih tersebar. Terkait penanganan korban langsung gempa ataupun para pengungsi yang masih tersebar, Camat Ulumanda Muhammad Arif sangat mengharapkan adanya pengiriman alat berat untuk membuka akses jalan yang sampai saat ini masih tertutup longsor.

”Kami harap adanya bantuan tenda bagi warganya yang mengungsi, serta kebutuhan hidup bagi warga yang sampai saat ini masih terisolir” terangnya.

Menanggapi persoalan-persoalan penanganan bencana dalam rapat tersebut, Bupati Majene menyampaikan bahwa kondisi saat ini masih sangat sangat gawat dan darurat, jadi sebaiknya semua dikerjakan secara cepat dan tepat sasaran.

“Konsentrasi kita saat ini diharapkan semua kepala desa supaya menyiapkan armada mobil yang akan mengangkut bantuan dari Posko Induk ke desa masing masing, dan Para Camat masing masing akan menjadi koordinator dan mediator bagi semua desa yang ada diwilayahnya, bila masih ada desa yang belum datang ambil bagian di Posko, para Camat yang akan menindaklanjuti”, tegas Lukman.

Selain itu, Lukman juga berharap Kepada semua Kepala Desa agar menginventarisir rumah warga yang terkena gempa, termasuk kerugian materinya, serta fasilitas umum lainnya.

“Entah itu rusak berat atau rusak ringan, selanjutnya data tersebut diteruskan ke Camat, dan Camat akan meneruskan ke Kabupaten, karena saat ini telah hadir BNPB Pusat disini yang akan mengambil data tersebut, untuk mendapatkan bantuan stimulus dari BNPB Pusat”, ungkapnya.

BNPB RI Mahsyeh Abdul Qadir yang turut serta hadir pada rapat tersebut menyampaikan, data yang masuk harus satu pintu, selanjutnya data tersebut akan diverivikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dan di SK oleh Bupati, ini untuk memudahkan kami memobilisasi bantuan.

“Data yang dimasukkan harus sesuai dengan kondisi yang ada yaitu by name by adress, selanjutnya untuk data rumah yang rusak untuk melibatkan juga dari Dinas terkait”, jelas Mahsyeh Abdul Qadir. (hms/**)