Tayang9

POLMAN, TAYANG9 – Sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) di Sulawesi Barat menyatukan langkah untuk memperkuat advokasi perlindungan hutan hujan tropis dan ekosistem pesisir. Konsolidasi ini digelar Lembaga Media Masyarakat Transparansi Indonesia (Mammesa) untuk kebudayaan dan kemanusiaan di Cafe AK 81 Manding, Selasa 21 Juli 2026, dengan tema “Bersatu Melindungi Alam, Menjaga Kehidupan.”

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi CSO di Sulbar untuk merumuskan strategi bersama menghadapi ancaman industri ekstraktif yang semakin masif. Rencana aktivitas pertambangan, perambahan hutan, hingga praktik penangkapan ikan dengan bom dan pembiusan disebut sebagai faktor utama yang merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat lokal.

Diskusi menghadirkan tiga narasumber: Sitti Aminah dari Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat (Yapper) Sulbar, peneliti budaya maritim Mandar Muh Ridwan Alimuddin, serta Muhammad Syariat Tajuddin dewan pendiri Lembaga Mammesa.

Dalam pemaparannya, Sitti Aminah lebih banyak menyoroti tata kelola sumber daya alam yang dianggap lemah serta perlindungan hak masyarakat yang belum maksimal. Ia menjelaskan, kawasan hutan hujan tropis di Sulbar sebenarnya hanya terdapat di Mamasa dan Mamuju. Namun, Kementerian Kehutanan RI memasukkan seluruh kawasan hutan di Sulbar dalam kategori hutan hujan tropis.

“Ancaman terbesar datang dari industri ekstraktif, baik yang bisa diperbaharui maupun tidak. Karena itu, kelestarian hutan harus dijaga dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Muh Ridwan Alimuddin mengungkapkan kondisi pesisir Sulbar yang kian memprihatinkan. Hampir 90 persen terumbu karang di perairan Sulbar rusak akibat praktik pemboman ikan dan penggunaan bahan berbahaya.

Ia juga menyoroti abrasi pantai yang menyebabkan hilangnya sekitar tiga kilometer daratan di sejumlah gugusan pulau.

“Abrasi dan pembangunan tanggul beton di bibir pantai bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam habitat penyu yang semakin terhimpit,” jelas Ridwan.

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Syariat Tajuddin juga dalam materinya, lebih  menekankan pentingnya strategi kolaboratif CSO dalam advokasi perlindungan hutan dan laut.

Menurutnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kampanye publik harus menjadi prioritas. “Dengan berbagi data, membagi peran, dan membangun jaringan, suara CSO akan lebih kuat dan mampu memengaruhi kebijakan,” ujarnya.

Abdul Mutalib, Direktur Yayasan Mammesa selaku fasilitator kegiatan, dalam pengantarnya di awal kegiatan menegaskan, konsolidasi ini bertujuan memperkuat solidaritas dan koordinasi antar lembaga. Harapannya, terbentuk satu basis data bersama, agenda advokasi tahunan, serta jaringan komunikasi yang solid.

“Kami ingin CSO di Sulbar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersatu dalam satu visi besar untuk melindungi alam dan menjaga kehidupan masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini juga diikuti perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulbar dan sejumlah lembaga lainnya. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta menyampaikan pengalaman lapangan, tantangan advokasi, serta peluang kolaborasi lintas sektor.

Dengan konsolidasi ini, semua peserta yang hadir mewakili masing-masing lembaga anggota WALHI Sulbar berharap mampu meningkatkan posisi tawar dalam mengawal kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Selain itu, mereka berkomitmen untuk memperkuat kampanye penyadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap hutan dan pesisir.

Bahkan melalui kegiatan itu juga terungkap pentingnya CSO se-Sulbar dapat bersatu melindungi alam, sebagai bagian inti dari upaya menjaga kehidupan. Sekaligus mengisyaratkan bahwa perlindungan ekosistem bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil. Ketika CSO bersatu, masyarakat berdaya, dan pemerintah terbuka, maka hutan hujan tropis dan pesisir Sulawesi Barat dapat tetap menjadi warisan generasi mendatang.