Tayang9

JAKARTA, TAYANG9 – Akhirnya Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar (Polman) serahkan laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota ke Bawaslu RI. Penyerahakan laporan itu dilakukan bersamaan dengan penyerahan laporan dari lima kabupaten lainnya di Sulawesi Barat, Rabu 24 Januari 2024.

Menurut Rahmaniah, koordinator hukum penyelesaian sengketa (HPS) Bawaslu Polman, laporan hasil pengawasan merupakan amanat undang-undang Pemilu agar Bawaslu menyampaikan laporan secara periodik dan secara berjenjang.

“Laporan ini merupakan laporan hasil pengawasan pencalonan anggota legislatif yang kami serahkan hari ini, merupakan hasil kerja-kerja pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Bawaslu Polman,” ujar Rahmaniah.

Dikatakan Rahmaniah, meski tahapan pencalonan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI telah selesai, namun jajaran Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tetap fokus untuk melakukan pengawasan pada sub-tahapan selanjutnya.

“Ia kami tetap secara serius bekerja melakukan pengawasan pada sub tahapan. Dan alhamdulillah hari ini telah rampung semua pelaporan kami khusus untuk pengawasan pencalonan anggota legislatif,” ujarnya didampingi staf Bawaslu Polman.

Dalam penyerahannya laporan tersebut, Bawaslu Polman diterima langsung Kurniawan, tenaga ahli Bawaslu RI yang dalam penyampaiannya mengaku memberikan apresisasi atas kehadiran Bawaslu kabupaten se-Sulbar pada acara penyerahan laporan tersebut.

“Silahkan bapak/ibu untuk menyampaikan laporan, kami mengapresiasi terhadap kinerja pengawasan di masing-masing kabupaten/kota yang telah melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” ujar Kurniawan.

Dikatakan Kurniawan, laporan yang diserahkan itu, nantinya akan amat sangat berguna dalam persiapan menghadapi PHPU sekaligus dapat menjadi pengalaman dalam hal pembuatan laporan pencalonan, seraya meminta kepada Bawaslu kabupaten kota yang hadir dan menyerahkan untuk segera mempersiapkan diri dalam menghadapi PHPU Pemilu Tahun 2024.

“Mulai sekarang kami mengintruksikan untuk segera mengkonsolidasikan data hasil pengawasan dan aktif melakukan focus grup discussion terkait potensi PHPU 2024, Bawaslu kabupaten juga dapat melihat isu-isu apa saja yang menjadi gugatan PHPU di tahun 2024, sehingga ketika ada perselisihan maka kita sudah ada gambaran terkait pemberian keterangan tertulis di mahkamah konsititusi,” ujarnya.

---

Sumber: release Bawaslu Polman
Penulis dan Foto: Ilham Sillia