Tayang9

POLMAN,TAYANG9 – Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait Sengketa Proses pada Pemiliham Umum serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024, di Hotel Lilianto Polewali, Polman, Senin (20/11).

Pada kegiatan tersebut, sesuai dalam daftar undangan Bawaslu Polman, hadir sebagai peserta diantaranya anggota dan staf Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Organisasi Kemahasiswaan Pengurus Cabang PMII, HMI, GMINI, GMKI serta para awak media cetak, online dan elektronik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Polman, Harianto dalam sambutannya saat membuka kegiatan menyampaikan kegiatan ini penting dilaksanakan, mengingat tugas bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, yang tentu dalam segala prosesnya harus berdasar dan sesuai ketentuan perundang undangan.

Kegiatan yang mengambil tema “Potensi Sengeketa pada Pemilu Tahun 2024”, dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Kampanye Pemilu Tahun 2024, oleh Arham Syah, SH, MH, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Provinsi Sulbar.

Dalam peyampaian materinya, Arham Syah mengatakan terkait Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2023 dalam Pasal 2 ayat 1 diterangkan bahwa, Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

“Begitupun pada pasal 3 pada pasal 3 Ayat 2 yang menjelaskan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 3 terkait pengawasan Kampanye Pemilu, bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; poin a. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu, point b. Materi Kampanye Pemilu dan point c. Pelaksanaan metode Kampanye Pemilu”,  beber Arham Syah di hadapan peserta kegiatan.

Dirinya melanjutkan, masih pada Pasal 3 PERBAWASLU tahun 2023, pada ayat 3 menjalaskan bahwa selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap sistem informasi yang digunakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu.

Disesi akhir materi peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang ditujukan langsung kepada narasumber. Dikegiatan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan pemahaman terkait sengketa proses pada Pemiliham Umum serentak di tahun 2024 mendatang, demi menciptakan Pemilu yang adil, jujur dan demokrasi bagi bangsa Indonesia. (**)