Tayang9

POLMAN, TAYANG9 – Menyusul belum adanya keputusan nyata terkait penundaan atau pembatalan draft rancangan undang-undang (RUU) sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), utamanya terkait pasal 105 tentang kesejahteraan guru dan dosen setelah melalu rapat dengar pendapat Juni lalu di komisi X DPR RI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Sulawesi Barat akhirnya ikut angkat bicara dan menyatakan sikapnya untuk menolak RUU Sisdiknas tersebut. Begitu yang terungkap melalui konferensi pers yang digelar, Kamis, 22 September 2022 di Gedung MK Unasman Polewali.

Dalam konferensi pers yang dipimpin Dr. Hj. Chuduriah Sahabuddin Ketua Aprisi Sulbar dan dihadiri enam perwakilan perguruan tinggi swasta di Polewali Mandar yakni, Ketua STIMIK Hasan Sulur Muhammad Talib, Rektor ITBM Polman Nursahdi Saleh, Wakil Ketua I STIKES Biges Polman M. Syikir, Ketua STIEB IMM Nurul Awainah serta Kepala Biro Auku Unasman Sulihin Azis itu dimaksudkan sebagai respon atas perkembangan terkini RUU Sisdiknas tersebut.

“Kita patut mendukung penolakan RUU Sisdiknas. Selama ini perguruan tinggi swasta telah secara nyata membantu pemerintah untuk memajukan pendidikan. Namun RUU yang dibuat benar-benar ingin mematikan kampus swasta,” ujar Chuduriah dalam keterangannya kepada media.

Juga disebutkannya, aksi penolakan RUU Sisdiknas secara nasional akan digelar selama tiga hari pada 27 hingga 29 September 2022 mendatang di istana negara bersama APTISI se-Indonesia dan akan dipimpin langsung oleh Ketua Aptisi Pusat, Prof. Budi Djatmiko.

Aptisi berharap RUU ini dibatalkan, karena Aptisi menilai, pemerintah sudah seharusnya memikirkan nasib perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia.

Dalam penolakan Aptisi Sulbar tersebut terungkap lima poin pernyataan sikapnya yakni:
1. Aptisi Sulbar meminta untuk segera menghentikan RUU Sisdiknas yang sangat liberal dan tidak berpihak pada perguruan tinggi swasta.
2. Aptisi Sulbar meminta dibubarkannya LAM PT yang berorientasi bisnis.
3. Aptisi Sulbar meminta pembubaran Komite uji Kompetensi yang tidak sesuai undang-undang dan kembalikan ke Perguruan Tinggi masing-masing.
4. Aptisi Sulbar meminta dinaikkannya KIP untuk PTS kecil.
5. Aptisi Sulbar meminta pemerintah melibatkan stake holder pendidikan utamanya Aptisi dalam merumuskan RUU Sisdiknas yang baru.