Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sementara Azwar Anshari Habsi secara resmi menerima puluhan massa aksi dari masyarakat Kecamatan Bonehau, di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Mamuju, Senin, 09/09/19.

Sebagaimana diketahui, massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bonehau (GMB) tersebut, karena aktivitas PT. Manakarra Multi Mining di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, dianggap telah mengancam keberadaan tanah leluhur mereka.

Menanggapi adanya reaksi dari warga tersebut,  Ketua sementara DPRD Kabupaten Mamuju Aswar Ansari Habsi mengaku, akan menindaklanjuti hasil pertemuannya tersebut dengan memanggil pihak PT. Manakarra Multi Mining, untuk membahas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

“Jika pihak PT.Manakarra Multi Mining tidak dapat menunjukkan legalitasnya, maka perusahaan tersebut akan dihentikan aktifitasnya,” ucap Azwar Ansari Habsi.

Selain itu ia juga menambahkan, bahwa sejauh ini pihanya belum mengetahui secara jelas pokok persoalan atas masalah tersebut, sehingga diharapkan pada pertemuan berikutnya secara kelembagaan DPRD Kabupaten Mamuju akan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk diminta keterangannya.

“Kami juga tidak tahu kasusnya apa, laporan apa, tetapi dari pertemuan berikutnya nanti, insya Allah kita akan bisa menghadirkan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan,” ungkapnya.

Sementara itu ditempat yang sama, hal senada juga disampaikan Wakil Ketua sementara Andi Dodi, yang mengaku akan mencari solusi tepat atas polemik ang sedang terjadi di masyarakat Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.

“Kami akan memanggil pihak PT Manakarra Multi Mining, untuk kita bersama-sama membahas permasalahan ini,” jelas Andi Dodi.

Lebih lanjut politisi dari partai Hanura Itu juga menuturkan, bahwa semua tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi GMB dapat difasilitasi langsung oleh lembaga legislatif, guna dipertemukannya masyarakat dengan pihak perusahaan.

“Kita bisa fasilitasi untuk ketemu dengan pihak terkait beserta pihak perusahaan, karena kita tidak mau mengambil keputusan hanya karena mendengar pernyataan sepihak. Jadi, kita akan bicarakan persoalan ini dengan pihak perusahaan,”tutupnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil kesepakatan  jajaran DPRD Kabupaten Mamuju dengan massa aksi GMB, agenda pertemuan antara pihak terkait khususnya manajemen PT. Manakarra Multi Mining, rencananya akan digelar pada 13 September 2019 mendatang.(FM)