Tayang9

TAYANG9-Data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2017 lalu menujukkan, Sulawesi Barat adalah satu-satunya provinsi dengan angka tertinggi pernikahan anak. Dengan nilai rata-rata perkawinan anak sebesar 37 persen. Hal itu yang menjadi dasar Diskusi Publik yang bertema potret perempuan Mandar dalam aspek tujuan pembanguan berkelanjutan digelar di ruang pola Kantor Bupati Pemkab Majene, Selasa 08 Mei 2018.

Wartawan senior Kompas, Sonya Helen Sinombor yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu, bersama empat pembicara lainnya mengatakan masalah pernikahan anak usia dini itu merupakan tanggung jawab bersama baik dari perangkat pemerintah, masyarakat dan khususnya media massa.

“Stop pernikahan anak bukan hanya tugas pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat serta media yang menjadi corong antara masyarakat dan pemerintah, saya harap teman-teman media bisa mengungkap persoalan seperti ini, menulis fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” ujar Sonya

Senada dengan itu, Kordinator Gender Working Group Sulbar sekaligus Direktur Lembaga Lentera Perempuan Mandar yang pada hari itu dilantik dan dikukuhkan, Retno Dwi Utami menyangkan tertingginya angka pernikahan anak usia dini di Sulbar itu, karena sangat berdampak buruk bagi kaum perempuan.

“Pernikahan anak usia dini sangat merugikan kaum perempuan. Salah satunya dari segi kesehatan, artinya alat reproduksi perempuan belum siap, ditambah tingginya risiko kematian ibu yang melahirkan dikarenakan ketidaksiapan itu,” ungkap Retno

Ia menambahkan dampak lain pernikahan anak usia dini untuk perempuan yakni dari segi pendidikan. Perempuan jika tidak dibarengi dengan pendidikan yang layak akan berdampak pada generasi yang dilahirkan nanti.

“Akses pendidikan untuk perempuan yang dinikahkan dibawah umur juga akan menjadi sulit, padahal perempuan salah satu penentu lahirnya generasi yang unggul,” tambahnya

Sementara itu, pembicara lainnya, Direktur Akper YPPP Wonomulyo Agusnia Hasan Sulur, meminta kepada semua pihak untuk sama membangun kolaborasi dalam menetralisir persoalan tingginya angka pernikahan anak usia dini itu.

“Saya kira ini menjadi tugas kita bersama, kiranya para perempuan termasuk para ibu di Sulbar dapat membangun kolaborasi dengan semua stakeholder kiranya problem perempuan yang ada di daerah kita ini bisa dinetralisir, termasuk terkait degan tingginya angka pernikahan anak usia dini ini,” ujarnya.

Hal sama juga diungkapkan oleh, Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi Sulbar, Shadri Nuranti yang dalam pemaparannya mengatakan, tingginya angka pernikahan anak usia dini itu boleh jadi diakibatkan oleh berbagai problem dan indikator. “Karenanya hal ini perlu dilakukan pendalaman yang konprehensip, sehingga akar masalahnya dapat terurai dengan baik”.

Selain, Sonya Helen Sinombor, Retno Dwi Utami, Agusnia Hasan Sulur dan Shadri Nuranti juga hadir menjadi pembicara, sosiolog dan budayawan, M. Syariat Tajuddin yang dalam pemaparannya lebih banyak menjelaskan tentang keagungan dan kehebatan para perempuan Mandar. Dikatakannya, bagi masyarakat Mandar di Sulbar, perempuan diposisikan sebagai pusaka yang harus dijaga, dilindungi dan dimuliakan.

“Posisi perempuan Mandar adalah mulia, karenanya harus dilindungi, disayangi dan ditempatkan pada posisi yang ditinggikan. Sehingga problem pernikahan anak usia dini bisa dinetralisir dengan jalan, kembali berguru kepada nlai-nilai luhur kebudayaan Mandar yang sejatinya menempatkan perempuan pada posisi yang dimuliakan. Bukan dikawinkan pada usia yang memang belum layak untuk dinikahkan,” urainya.

Lanjutnya, bagi masyarakat Mandar, sebelum seorang anak yang akan dinikahkan, maka pesan bijak leluhur Mandar menyebutkan sang anak harus mengelilingi dulu ruang dapur rumahnya sebanyak tujuh kali. “Hal ini berarti bahwa setiap orang yang akan dinikahkan di Mandar terlebih dahulu sungguh-sungguh harus matang secara keseluruhan termasuk batiniahnya,” beber pembicara yang diawal pembicaraannya enggan disebut sebagai sosiolog dan budayawan itu.(**)