Tayang9

Majene, Tayang9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene pada Komisi II DPRD, kepada sekretariat DPRD Majene untuk membenahi perencanaan penyusunan anggaran di sekretariat DPRD. Hal itu disampaikan dalam rapat kerjsa

Hasriadi, Ketua Komisi II DPRD Majene dalam kegiatan rapat kerja bersama sekretariat DPRD pada jumat (28/05),
menyampaikan jika ada beberapa perencanan anggaran kas yang dinilai tidak sehat termasuk pada kegiatan angggota DPRD Majene, dimana penyusunannya tidak teratur

“Kenapa saya katakan tidak sehat, sebagai contoh pada perencanaan anggaran, hari senin kita minum, hari selasa tidak minum, terkadang hanya makan kue, kenapa terjadi begitu karena perencanaan anggaran kas tidak teratur, kalau pemeriksaan BPK yah aman, karena alur kas yang diperiksa. Sedang kami DPRD mengawasi bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan sehat,” terangnya.

Lebih jauh Hasriadi mengungkapkan, untuk belanja barang dan jasa di Sekretariat DPRD Majene untuk 2020 masih ada dua item kegiatan yang hingga saat ini belum terealisasi anggarannya.

“Saya minta sekretariat bisa menjelaskan apa penyebab hingga anggaran makan dan minum untuk kegiatan angggota DPRD Majene belum dibayarkan. Apakah SPD2nya sudah ada atau belum, kemudian kalau sudah ada apa alasan tidak dibayarkan, karena yang kami lihat datanya masih ada anggarannya sekitar Rp200 juta lebih yang belum dibayarkan,” ucapnya.

Masih Hasriadi, pihaknya pun meminta agar pihak sekretariat DPRD Majene memperjelas realisasi annggaran untuk gaji dan tunjangan tahun 2020 yang jumlahnya sebanyak Rp3 miliar lebih.

”Jadi saya minta kepada sekretariat agar dibuatkan tiga tabel kegiatan, misalnya kegiatan ini, kemudian anggarannya berapa dan realisasnya berapa, ini agar jelas,” kata Hasriadi

Menanggapai pertanyaan dari Komisi II DPRD Majene, Bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Mustari pun menjelaskan, bahwa dari anggaran Rp253 juta yang belum dibayarkan adalah utang biaya perjalanan dinas dan biaya makan minum.

“Anggaran tersebut memang belum dibayarkan pada tahun 2020 oleh bendahara umum daerah, sehingga menjadi utang, namun tetap akan dibayarkan pada angggaraan tahun 2021 di tahun ini, karena sudah ada SPD2nya. Terkait mengenai penyusunan kas anggaran itu ranahnya perencanaan,” terang Mustari. (**)