PMII Sulbar : Penetapan Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kami Duga Sangat Politis
Polewali – Tayang9 – Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sulawesi Barat, menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di Perempatan Jalan Cendrawasih, Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Jum’at, 20/09/19.
Aksi unjuk rasa tersebut, mengangkat tema “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dipolitisir, Bersihkan Kelompok Taliban di tubuh KPK”
Koordinator Aksi Laziman melalui pernyataan sikapnya mengatakan, bahwa saat ini ditubuh KPK terdapat kelompok Taliban yang tengah mulai tancap gas, dan belakangan diduga menargetkan pejabat negara sehingga dapat merusak citra pemerintah.
“KPK hari ini asik mempertontonkan seolah mereka menjadi lembaga super hero, hanya mereka yang bersih di negara ini, padahal KPK juga adalah lembaga yang kita duga penuh dengan kemunafikan atas banyaknya perilaku korup, dan diindikasikan kelompok radikal bersarang didalamnya.Tentu kita semua berharap agar pemerintah dapat melakukan langkah – langkah strategis dalam melakukan pemberantasan korupsi dan utamanya kelompok radikal yang bersarang didalamnya,” ucap Laziman.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa penetapan tersangka terhadap Menpora Republik Indonesia Imam Nahrowi atas dugaan korupsi dana hibah KONI, dinilai terkesan dipolitisasi, dan melanggar hukum.
“Penetapan tersangka ini kami duga sangat politis dan melanggar hukum, selain diumumkan di akhir masa jabatan pimpinan KPK yang lama, juga terindikasi kelompok Taliban di tubuh KPK yang hari ini ramai menjadi perbincangan memang menargetkan kader – kader NU,” tutupnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua PKC PMII Sulawesi Barat Joko Prianto mengatakan, bahwa secara kelembagaan pihaknya menilai di tubuh lembaga pemberantasan korupsi saat ini terdapat suatu kelompok yang ingin membuat kisruh di tubuh KPK, dengan membuat suatu propaganda secara berkelompok.
“Misalnya salah satu contoh bahwa tentang komisioner KPK yang telah mengundurkan diri dan telah memberikan kewenangannya terhadap presiden Jokowi, namun hari ini setelah mengundurkan diri, tapi mereka tetap bercokol di KPK, dan membuat suatu keputusan yang bagi kita itu tidak memenuhi mekanisme dan aturan,” ucap Joko saat dikonfirmasi.
Berikut 3 poin tuntan aksi PMII Provinsi Sulawesi Barat.
1. Usir kelompok Taliban di KPK.
2. Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya.
3. Periksa unsur pimpinan dan penyidik KPK, sebab sudah ada yang mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK.(FM)
