Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, melayangkan surat panggilan pada Bacalon Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi.

Surat bernomor, 008/K.Bawaslu. Prov.SR.03/1/2020 tersebut, dilayangkan pada Tanggal 08 Januari 2020, lalu.

Menanggapi hal tersebut, melalui direktur Perspektif Mamuju, Yuslifar Yunus Jafar, pihak Sutinah Suhardi, mengaku bahwa surat itu bersifat panggilan biasa dan telah dikoordinasi pada Bawaslu Mamuju.

“Itu hanya panggilan biasa, Bawaslu hanya mau meminta beberapa informasi. Perihal surat Bawaslu itu tentang klarifikasi, tapi kita merasa tidak ada yang perlu diklarifikasi. Inilah yang akan kita diskusikan dan koordinasikan dengan Bawaslu. Kita mau samakan interpretasi dulu atas sejumlah regulasi tehnis dan adminstrasi terkait posisi ibu Sutinah serta Tupoksi kewenangan Bawaslu Mamuju,” ungkap Yuslifar, melalui press rilisnya, Jum’at, 10/01/19.

Sekretaris DPC Partai Demokrat, Kabupaten Mamuju itu, juga mengapresiasi Bawaslu dan mengaku akan berdiskusi mempertemukan persepsi, atas interpretasi regulasi yang berlaku.

“Dasar pemanggilan kepada ibu Sutinah adalah UU nomor 10 tahun 2016 berkaitan dengan Pemilu, ASN dan Disiplin PNS. Kita mengapresiasi Bawaslu meski menurut kami beberapa poin perlu didiskusikan untuk diinterpretasi secara dua arah persepsi. Ketemunya dimana, nantikan diskusi pasti akan mengalir.” Imbuh Yuslifar.

Meski menapik adanya unsur politis dalam pemanggilan terhadap Sutinah tersebut, akan tetapi Direktur Logos Politika, Maenunis Amin mengaku tetap mempersiapkan langkah politis.

“Biasa saja, kita yakin Bawaslu independen dalam bekerja, makanya tidak perlu ditanggapi secara politis. Hanya saja, kepada Bawaslu juga akan kita tanyakan dalam kapasitas apa mereka memanggil dan ibu Sutinah dipanggil. Jika in case dalam poinnya ada terkait UU ASN dan turunannya, maka kami pasti akan meminta kepada Bawaslu untuk dikonfrontir, dengan BKD, Sekda dan Bupati Mamuju,” tegas Maenunis.(*/FM)