Tayang9

DEMOKRASI digital telah mengubah wajah politik Indonesia. Proses Pemilu kini tak lagi hanya berlangsung di TPS atau panggung-panggung kampanye terbuka, melainkan juga di layar ponsel, melalui algoritma yang bekerja tanpa henti. Ruang maya menjadi medan baru perebutan suara, opini, bahkan kebenaran.

Sebagai pimpinan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak Tahun 2024, saya menyaksikan langsung bagaimana dinamika ini menciptakan peluang sekaligus tantangan serius bagi pengawasan pemilu.

Algoritma media sosial bukan sekadar alat distribusi informasi, tetapi juga mesin pengarah opini publik. Ia memutuskan konten apa yang ditampilkan, kepada siapa, dan seberapa sering konten itu tampil diberanda pengguna.

Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, terutama bagi generasi muda. Kita menyaksikan bagaimana kampanye digital bisa menjangkau pemilih milenial dan Gen Z secara efektif.

Tapi di sisi lain, ruang digital justru menjadi ladang subur bagi hoaks politik, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan disinformasi yang terstruktur.

Tantangan yang Tak Kasat Mata

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas Pemilu, kini tidak hanya berjibaku dengan pelanggaran klasik seperti politik uang atau kampanye di luar jadwal.

Kami juga harus menghadapi pelanggaran yang lebih rumit: konten anonim, akun palsu, penyebaran fitnah melalui bot, hingga kampanye terselubung di balik konten hiburan.

Tantangan ini diperparah oleh kenyataan bahwa algoritma media sosial didesain bukan untuk keadilan demokratis, tetapi untuk engagement.

Konten yang provokatif lebih mudah viral dibandingkan konten yang edukatif. Maka tidak heran jika ruang digital kita makin riuh dengan polarisasi dan adu narasi yang sering kali tidak sehat.

Lebih jauh, regulasi Pemilu kita belum sepenuhnya siap menjangkau kompleksitas ruang digital. Banyak pelanggaran kampanye digital yang masih berada di “zona abu-abu” hukum.

Di sisi lain, pengawasan terhadap ruang digital membutuhkan teknologi, keahlian, dan kolaborasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terbangun.

Strategi Bawaslu: Adaptif dan Kolaboratif

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan adaptasi, dengan memperkuat pengawasan digital dengan membentuk tim khusus pemantauan media sosial, meningkatkan literasi digital, serta mendorong kerja sama dengan platform digital, lembaga pers, dan komunitas literasi informasi.

Kami juga mendorong peran pengawasan partisipatif masyarakat. Dalam era algoritma, rakyat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga bisa menjadi pengawas. Laporan masyarakat terhadap kampanye hitam, konten menyesatkan, dan akun provokatif sangat penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat.

Selain itu, edukasi digital kepada pemilih muda menjadi kunci. Mereka adalah kelompok yang paling aktif di media sosial, sekaligus yang paling rentan terhadap manipulasi narasi. Demokrasi digital hanya akan sehat jika warganya cerdas, kritis, dan berani menolak hoaks serta polarisasi.

Kita Tidak Boleh Kalah oleh Algoritma

Pengawasan pemilu di era algoritma adalah medan baru yang menantang. Tapi kita tidak boleh kalah. Demokrasi sejati adalah demokrasi yang sehat, adil, dan substansial bukan demokrasi yang dikendalikan oleh trending topic atau konten viral.

Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen menjaga integritas Pemilu, baik di dunia nyata maupun digital. Ini adalah tanggung jawab bersama. Karena dalam demokrasi, suara rakyat tidak boleh dikalahkan oleh suara algoritma.

---

Penulis: Ketua Bawaslu Polewali Mandar, juga Dosen Fikom Unasman