Tayang9

Majene – Tayang9 – Dalam rangka menjajaki peluang kerjasama pengawasan kampanye Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 mendatang, Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulawesi Barat, melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majene, di Ruang Sidang Bawaslu Majene, Senin, 11/11/19.

Kehadiran koordinator bidang pengawasan isi siaran KPID Sulbar Busran Riandhy tersebut, diterima langsung olehg Ketua Bawaslu Kabupaten Majene Sofyan Ali, didampingi Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Indriana Mustafa serta seluruh stafnya.

Koordinator bidang pengawasan isi siaran KPID Sulbar Busran Riandhy dalam kesempatannya menjelaskan, bahwa koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka membicarakan arah kerjasama dan optimalisasi peran kedua lembaga itu.

“Kita menjajaki kerjasama dengan arah bagaimana melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha penyiaran khususnya Lembaga Penyiaran berlangganan (LPB/ TV Kabel) dan LPP (radio) agar patut terhadap ketentuan tahapan Kampanye pilkada,” jelas Busran.

Selain itu, matan Ketua Bawaslu Sulawesi Barat itu juga menambahkan, bahwa untuk wilayah Kabupaten Majene terdapat 30 LPB, namun hanya 2 yang telah memiliki izin, sehingga pihaknya menghimbau jajaran Bawaslu untuk lebih selektif memilih lembaga penyiaran.

“Di Majene ini, setidaknya ada 30 LPB, hanya 2 LPB yang sudah mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran, selebihnya tidak ada. Kita menghimbau kepada penyelenggara Pemilu agar lebih selektif memilih LP untuk menjalin kerjasama, sehingga kedepan tidak bermasalah,” ungkapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Kordiv Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Majene Indriani Mustafa, mengaku sangat menyambut baik kerjasama pengawasan dengan KPID Sulbar dan memang sejak awal pihaknya akan melakukan itu termasuk dengan Kemenag yang banyak memiliki penyuluh agama, untuk bersama-sama menyuarakan tolak politik uang dan SARA dalam Pilkada.

“Kami menyambut baik dengan adanya kerjasama pengawasan dan pencegahan politik uang dan SARA dalam pilkada serentak 2020,” ujar Indriani Mustafa.

Untuk diketahui, dalam pertemuan yang penuh kekeluargaan tersebut, Bawaslu meminta Komisioner KPID untuk berbagi pengalaman dan masukan dalam rangka penulisan Buku Setahun Bawaslu Majene mengawal Proses Demokrasi. ( Advetorial KPID Sulbar)