Tayang9

POLMAN, TAYANG9 – Jelang pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Polewali Mandar, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar gelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan pengawasan rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilu tahun 2024, Selasa 04 April 2024.

Rapat koordinasi internal Bawaslu Polewali Mandar yang digelar di salah satu cafe di Kelurahan Manding tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa sejumlah dokumen berita acara rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.

Dalam rakor yang dihadiri ketua dan empat anggota Bawaslu Polewali Mandar tersebut, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar meminta kepada Panwaslu kecamatan se-Polewali Mandar untuk menyerahkan permasalah daftar pemilih hasil pengawasan tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk dibawa dan disesuaikan pada pleno DPS tingkat kabupaten Polewali Mandar.

“nanti kita mau mendengarkan apa yang menjadi tumpuan masalah untuk bisa kita bawa dalam rapat pleno,” ungkap Usman Koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Polewali Mandar dalam sambutannya pada pembukaan rakor itu.

Sementara itu, Sumarding anggota yang juga kordiv divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar juga menyinggug dibutuhkannya sebuah evaluasi pengawasan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

“data pemilih itu dinamis, karena setiap saat ada orang meninggal makanya butuh sebuah pengawasan yang betul-betul berkualitas dan inovasi pengawasan seperti pengawasan melekat, uji petik, sampling san sebagainya,” terang Sumarding.

Dalam kesempatan yang sama, Arham Syah anggota Bawaslu Polman yang juga kordiv divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi menghimbau kepada seluruh Panwaslu Kecamatan agar tetap hadir dalam kegiatan pleno terbuka penetapan DPS sekalipun tidak diundang oleh KPU karena itu diatur oleh Perbawaslu Nomor 24 tahun 2018.

“kalau saya lihat format undangan yang disampaikan KPU tadi, itu tidak mengundang Panwaslu Kecamatan, tetapi menurut Pervawaslu 24 tahun 2018, Bawaslu Kabupaten dalam rangka melakukan pengawasan ditingkat Kabupaten, itu menghadirkan Panwaslu Kecamatan jadi kalau tidak diminta oleh KPU, teman-teman wajib hadir dalam kegiatan tersebut, karena itu perintah undang-undang,” jelas Arham Syah.

Saifuddin, Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menekankan agar senantiasa memperkuat dokumentasi pengawasan sebagai antisipasi dari proses sengketa di Mahkamah Konstitusi.

“Yang perlu diperkuat adalah dokumen karena kita tidak tahu ending daripada persoalan ini, Sidalih ini adalah alat bantu, ternyata dalam proses perjalannya Sidalih menjadi rujukan, ending akhir dari Pemilu ini adalah Mahkamah konstitusi, olehnya itu Kuasai itu PKPU 7 dan pastikan kita melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKPU itu,” pungkas Saifuddin.

---

Sumber: Release Humas Bawaslu Polman
Penulis dan Foto: Mulyadi, Asrul