Tayang9

TAYANG9-Melalui rapat koordinasi pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) yang dihelat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 29 November 2018 terungkap masih terdapat tiga kabupaten di Sulawesi Barat yang belum menyelesaikan dokumen PPKD-nya.

Tiga kabupaten dimaksud adalah, Kabupaten Pasangkayu, Mamuju dan Mamasa, sedang tiga kabupaten sisanya yakni Polman, Majene dan Mamuju Tengah telah menyelesaikan PPKD-nya dan telah disingkronisasi dengan PPKD Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam rakor yang dihelat di ruang pertemuan lt 2 kantor gubernur Sulbar itu juga terungkap, problem utama yang jadi penyebab lambannya tiga kabupaten dimaksud dalam menyelesaikan dokumen PPKD tersebut, salah satunya adalah minimnya sumber data dan lambannya penentu kebijakan di tingkat kabupaten dalam menggelontorkan regulasi berupa surat keputusan bagi tim perumus PPKD. Ditambah problem dana atau penganggaran dalam mendorong selesainya dokumen tersebut.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dalam sambutannya, meminta kepada tiga kabupaten yang belum menyelesaikan PPKD-nya itu agar mempercepat, mengingat PPKD akan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan bidang kebudayaan di tingkat nasional hingga daerah.

“Ini penting karena, kebudayaan kita mesti terdata dan terdokumentasikan dengan baik. Terlebih karena bangsa ini menjadi bangsa yang besar karena kita memiliki kekayaan kebudayaan yang luar biasa. Dan kebudayaan sebagai milik kita itu harus terdokumentasikan baik,” ujarnya dihadapan peserta rakor yang terdiri dari tim perumus PPKD kabupaten dan provinsi serta sejumlah unsur dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten.

Senada dengan itu, dalam sesi diksusi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo juga berulangkali mengajak kabupaten yang belum menyelesaikan dokumen PPKD-nya untuk mempersegera penyelesaiannya.

“Saya kira, penting kita sama mencari solusi dari lambannya PPKD di tiga kabupaten ini, juga kita jangan pernah berhenti untuk mengajak. Terlebih kongres kebudayaan tidak akan lama digelar di tingkat pusat di awal desember tahun ini, dan dokumen-dokumen ini akan menjadi bahan diskusi kita bersama,” tutur Arifuddin.

Sementara itu, Kepala Bidang Kabudayaan Diknasbud Sulbar, Warlia Arsyad juga meminta semua pihak menseriusi dokumen ini dan disampaikannya pula, bahwa Provinsi Sulbar telah bekerja sejak lama.

“Namun kendala kita tentu banyak, tetapi upaya tidak boleh kita hentikan untuk tetap menyelesaikan PPKD kita di tingkat kabupaten, karena ini akan berimbas pada kebijakan nasional dan daerah dalam bidang kebudayaan,” urai Warlia.

Sementara itu Bustan Basir Maras, Koordinator Tm Perumus PPKD Sulbar dalam pemaparannya menghimbau kepada para kepala dinas di tingkat kabupaten untuk serius menyelesaian PPKD kabupaten masing-masing.

“Ini penting, karena baru kali ini kongres kebudayaan tingkat nasional diawali dengan perumusan sejumlah dokumen PPKD dari daerah, tentu saja ini kaitannya dengan kebijakan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah, karenanya kami minta agar di tingkat kabupaten juga ada pelibatan multi stakeholder terkait dengan bidang kebudayaan ini,” ujarnya.