Tayang9

MAJENE, TAYANG9 – Adanya rencana pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan moratorium atau penundaan sementara Pilkades pada bulan Oktober 2023 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini Komisi I DPRD Majene, melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, pada Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kunjungan Komisi I DPRD Majene ini turut bersama Sekretaris Daerah Majene dan Kadis PMD serta Perwakilan APDESI Kabupaten Majene. Dalam Kunjungannya mereka melakukan konsultasi sekaligus koordinasi untuk beberapa hal terkait penyelenggaraan pemerintahan desa di Majene, terutama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dari Kunjungan itu, Ketua Komisi I DPRD Majene, Napirman, menjelaskan terkait hasil kunjungannya bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri melalui Direktorat Bina Pemerintahan Desa merencanakan moratorium Pilkades pada bulan Oktober 2023 mendatang.

“Ini juga karena berdekatan dengan Pemilu, makanya kebijakan moratorium direncanakan. Namun Dirjen Bina Pemerintahan Desa menyampaikan kepada Pemkab Majene dan Pemdes agar tetap menganggarkan kegiatan Pilkades serentak tahun 2023 sambil menunggu surat moratorium ditanda tangani”, terangnya.

Berkaca dengan itu, lanjut Ketua Komisi I DPRD Majene, bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkades dapat digelar tahun depan di Kabupaten Majene .

“Bila moratorium Pilkades jatuh pada bulan Oktober 2023, maka wilayah Indonesia yang akan melaksanakan Pilkades sebelum moratorium dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bupati di wilayahnya”, jelasnya.

Ditambahkan bahwa pihak legislatif dan eksekutif setelah kunjungan tersebut, menunggu dalam waktu dekat ini melalui Kemendagri, sudah ada peraturan teknis pelaksanaan Pilkades di daerah. (int)