Tayang9

MAJENE, TAYANG9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Rapat paripurna yangg digelar di edung DPRD Majene, Selasa (23/08), dipimpin oleh Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado yang didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Majene, M Idwar serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Lainnya yang bertempat di gedung rapat DPRD Majene.

Sementara dari pihak eksekutif dihadiriBupati Majene, Andi Achmad Syukri bersama Wakil Bupati Majene, Arismunandar serta dihadiri oleh Staf Ahli, Asisten Setda Majene sejumlah anggota Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene lainnya.

Dalam rapat paripurna, Bupati Majene menyebut bahwa rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 dalam pembahasannya terkadang alot untuk mencapai sebuah kesepakatan dan kesepahaman, namun secara umum proses pembahasan berjalan lancar sehingga dapat ditetapkan untuk menjadi landasan penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023.

“Sehingga dalam pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 disepakti diantaranya yang pertama, sesuai dengan tema pembangunan yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2023 yang dituangkan dalam KUA APBD adalah akselerasi inklusifitas pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi kerakyatan menuju Majene Unggul dan Mandiri”, ujarnya.

Selain itu, Program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, di antaranya penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, peningkatan produktivitas hasil pertanian dan perikanan, pengembangan industrialisasi, agribisnis, agroteknologi dan agromaritim, pengendalian harga-harga kebutuhan pokok, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) serta memudahkan akses lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman.

“Kemudian yang kedua target indikator makro Kabupaten Majene yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,53, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 sampai dengan 6,25 persen, angka kemiskinan sebesar 12-17 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,70 sampai dengan 2,85 persen, dan nilai rasio sebesar 0,346 poin”, terangnya.

Selanjutnya yang ketiga, papar Bupati Majene, penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja akibat penetapan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan dibahas dan disepakati pada saat pembahasan Rancangan APBD 2023.

“Adanya kesepakatan ini menggambarkan betapa pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemkab Majene 2023,” tutupnya. (int)