Tayang9

MAJENE, TAYANG9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di bidang kesehatan, Sosial, serta bidang ketenagakerjaan.

Rapat bersama yang dilaksanakan di gedung DPRD Majene pada Kamis (10/3), dilaksanakan oleh Komisi III DPRD Majene. Dalam rapat tersebut, Budi Mansur, Sekretaris Komisi III DPRD Majene mengungkap tentang penganggaran BPJS sebagai bagian pelayanan di bidang fasilitas kesehatan.

“Terkait pada Dinas Kesehatan pada persoalan anggaran BPJS yang non aktif sejak 2021, telah disampaikan untuk dianggarkan pada pembahasan anggaran di provinsi agar tidak ada lagi BPJS Kesehatan dalam status non aktif”, ujarnya.

Hanya saja, tambah Budi Mansur, penganggaran BPJS Kesehatan Majene untuk tahun 2022 senilai 8 Milyar, sedangkan pada tahun 2021 kemarin ada penunggakan pembayaran di BPJS Kesehatan Majene sekitar 10 Milyar.

“Ini yang kami mau pertanyakan apakah anggaran yang dibuat itu telah sesuai kebutuhan ataukah belum ?”, ucapnya.

Kita juga berharap berharap kepada pihak BPJS, Dinas kesehatan, Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya untuk bisa bekerjasama dengan baik, agar dapat lebih meningkatkan pelayanan BPJS ini kepada warga.

“Saling berkolaborasi antara OPD untuk hasil terbaik sangat penting, Dinas Sosial dalam hal ini untuk mem-backup data sedangkan terkait penganggarannya adalah tugas di Dinas Kesehatan. Hal ini penting karena ini merupakan tanggung jawab bersama dalam melayani masyarakat” bebernya. (net/**)