Tayang9

MAJENE, TAYANG9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene terus berupaya memerhatikan nasib pegawai honorer. Untuk itu DPRD Majene menggelar Rapat Dengar Pendapat RDP) gabungan lintas komisi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Majene terkait nasib tenaga honorer yang telah dikeluarkan dan belum diberikan haknya serta rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

RDP yang dilaksanalakan pada Senin (20/6), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamaddo, bersama Wakil Ketua II DPRD Majene Adi Ahsan, dan para anggota Komisi di DPRD serta Pemerintah Majene melalui Wakil Bupati, Arismunandar dengan sejumlah pimpinan OPD.

Dalam RDP tersebut, Ketua DPRD menyampaikan rapat antara DPRD dan Pemkab memfokuskan pada pembahasan terkait nasib tenaga honorer di kabupaten Majene, termasuk juga honorer yang telah bekerja pada triwulan pertama tahun 2022.

“Yang kita bahas hari ini terkaii dengan soal tenaga honorer, dimana ada tenaga honorer yang dikeluarkan lalu gaji mereka diterima oleh yang menggantikan. Kita ingin tahu apa langkah-langkah Pemkab untuk menyikapi hal ini” ujarnya politisi dari Partai PPP ini.

Selain itu pula, lanjut Ketua DPRD Majene, bahwa hak tenaga honorer harus diterima, sebab mereka telah bekerja dan itulah adalah hak mereka. Tidak boleh gaji mereka diterima oleh penggantinya,” terang Salma dalam rapat RDP tersebut. (net/**)