Tayang9

Mamuju -Tayang9 – Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) Amsal Malik, menghadiri Rapat Koordinasi Arah Kebijakan Pemerintah Daerah 2020, di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 04/10/19.

Dalam kesempatannya Amsal Malik mengatakan, majunya suatu daerah khususnya Provinsi Sulawesi Barat, dapat terwujud jika Pemerintah, dan legislatif berjalan secara beriringan.

“Kemajuan daerah Sulbar akan terwujud, jika pemerintah daerah dan DPRD berjalan beriringan,” ucap Amsal.

Selain itu ia juga menambahkan, bahwa terkait daerah otonomi baru, setiap provinsi yang ada di Indonesia, wajib memiliki kota madya

“Akan tetapi Sulbar jangan berkecil hati tentang itu, karena Sulbar bukan satu-satunya yang belum memiliki Kota,” tutupnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Alibaal Masdar (ABM) menjelaskan, bahwa salah satu tujuan utama dari agenda tersebut untuk memberikan kontribusi bagi daerah.

“Kita hadir disini untuk menghasilkan sesuatu untuk Sulbar, tidak ada hal yang tidak mungkin jika pemerintah dan DPRD berjalan berdampingan,” ungkap ABM.

Selain itu ia juga menambahkan, kehadiran Ditjen Otda Amsal Malik di Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan bisa memberi suatu pengarahan, khususnya menyangkut wilayah DOB Kabupaten Balanipa, sebagai rencana pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar.

“Kehadiran Amsal Malik di Sulbar ini, sekiranya dapat memberikan pengarahan terkait pemekaran wilayah otonomi baru di Kabupaten Balanipa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar, serta kebijakan otonomi daerah di Sulbar, dimana ada beberapa yang melaksanakan pekerjaan diluar pengetahuan Gubernur, sebagai perwakilan pemerintah pusat, ini menjadi perhatian bersama agar kesalahan seperti ini tidak terulang,” tutupnya.

Untuk diketahui, agenda tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Wakil Bupati MajeneLukman, Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal, Sekkab Polman Bebas Manggazali, pimpinan OPD, instansi vertikal, para camat , dan tamu undangan lainnya.(*/FM)