Polewali – Tayang9 –Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar (KPU Polman), menggelar dialog akhir tahun, di Cafe NR Shop, Polewali, Kamis, 26/12/19.
Kegiatan mengangkat tema “Evaluasi Sistem Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Polewali Mandar” tersebut diselenggarakan, dalam rangka perbaikan sistem kepemiluan, yang mensyaratkan banyak hal, seperti regulasi, komitmen seluruh pihak, peran Parpol melalui rekrutmen Caleg, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, serta tugas pendidikan politik ke masyarakat.
Agenda dialog, yang dipandu langsung oleh anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Andi Rannu tersebut, dihadiri oleh beberapa narasumber yakni Ketua KPU Polman Rudianto, Ketua Bawaslu Polman Saifuddin, akademisi Unasman Abdul Latif, dan Koordinator JPPR Sulbar Firdaus Abdullah.
Ketua Bawaslu Polman Saifuddin, dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki sejumlah catatan, atas pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 lalu, diantaranya menyangkut regulasi tentang 30% keterwakilan perempuan.
“Proses kita dalam (pemenuhan keterwakilan perempuan red), Tiga Puluh persen itu, benar – benar menjadi satu kewajiban, atau ada evaluasi yang lain.Karena faktanya kita melihat khususnya di Polman, dalam pengamatan Bawaslu, memperhatikan dan mewajibkan Tiga Puluh persen itu, beberapa partai politik mengalami kesulitan untuk itu,” ungkap Saifuddin.
Lebih lanjut ia juga menambahkan, bahwa berdasarkan hasil pengamatan Bawaslu, pihaknya melihat setelah Parpol mendapatkan calon dari unsur perempuan, pihaknya mendapati adanya seseorang yang sebenarnya tidak berkeinginan untuk menjadi anggota legislatif.
“Orang yang tidak mau di DPR, dipaksakan masuk, hanya untuk memenuhi kuota. karena kalau tidak terpenuhi, laki – laki yang caleg ini gugur dengan sendirinya,” tutupnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Koordinator JPPR Sulbar Firdaus Abdullah dalam pemaparannya, menyoroti kualitas dan kapasitas penyelenggara adhock, di Pemilu 17 April 2019 lalu.
Hasil pantauan kami, masih banyak personil anggota KPPS, yang tidak memiliki kapasitas, ada beberapa indikasi yang kami temukan, diantaranya beberapa TPS yang buka tidak tepat waktu,” ungkap Firdaus.
Lebih lanjut ia juga menuturkan, hal tersebut mengindikasikan jika penyelenggara ditingkat PPK dan PPS, belum memperhatikan secara jernih dan baik, tentang rekrutmen pada ranah KPPS.
“Karena disinilah dilihat, sejauh mana keseriusan penyelenggara, dalam hal menghadirkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (di hari pemilihan red),” tutupnya.
Untuk diketahui, hadir dalam dialog tersebut, yakni Parpol peserta Pemilu 2019, OPD terkait, Polres Polman, Dandim 1402 Polman, Lapas Polman, OKP, serta Perwakilan BEM se Polewali Mandar.(*/FM)
