Tayang9

Mamuju – Tayang9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat,menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun 2018, di gedung DPRD Sulbar, Senin,13/05/19.

Dalam kesempatannya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Amalia Fitri Aras selaku pemimpin rapat mengatakan, bahwa sejumlah OPD yang arah kebijakannya tidak signifikan dan cenderung tidak terarah dengan baik selama ini.

“Kita bisa lihat bersama bahwa pertumbuhan ekonomi naik, tetapi angka kemiskinan justru bertambah. Harusnya, ekonomi naik maka kemiskinan berkurang. Makanya ini harus dievaluasi,” ucap Amalia Aras.

Sementara itu di tempat yang sama Anggota DPRD Sulbar Ajbar Abdul Kadir, yang menyampaikan langsung rekomendasi dalam rapat paripurna tersebut, menegaskan sejumlah persoalan yang patut diperbaiki kedepan, salah satunya adalah tata kelola pemerintahan, yang harus diperbaiki agar lebih efektif.

“Sehingga kita berharap tahun ini dan ke depan bisa diperbaiki, utamanya juga tahun 2018 Silpa kita sekitar Rp 61 miliar. Itu bukan kebanggaan tetapi kegagalan. Itu karena faktornya perencanaan tidak sesuai dengan target, sehingga memungkikan untuk tidak bisa jalan,” ungkap Ajbar.

Selain itu ia politisi dari Partai Amanat Nasional itu juga menambahkan, hampir seluruh OPD memiliki catatan untuk Gubernur Sulbar. termasuk lahan untuk pengembangan peternakan sapi.

“Semua (OPD) ada catatan, makanya ini harus diperbaiki, termasuk soal lahan pengembangan peternakan sapi. Dinas Pertanian harus meninjau karena beberapa regulasi yang mengikat tentang hutan itu ada. Sehingga harus dikaji secara serius agar tidak ada masalah lagi yang ditemukan,” bebernya.

Untuk diketahui, kegiatan itu dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD Sulbar, Gubernur Sulbar, Kapolda Sulbar, Maradika Mamuju, Sekprov Sulbar, Kepala BPK Sulbar, Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, perwakilan Danrem 142 Tatag, Dandim 1418 Mamuju, Danlanal Mamuju, tokoh Agama dan tokoh masyarakat.(Advetorial DPRD Sulbar)