Tayang9

Majene, Tayang9 – Dalam rangka peningkatan kinerja khususnya di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah kabupaten Majene melalui Bupati Majene menandatangani (MoU)/Nota Kesepahaman dengan pihak Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Dirjen Perbendaharaan Sulbar. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (15/9).

Bupati Majene Andi Achmad Syukri mengatakan kerjasama tersebut juga selaras dengan visimisi Pemerintah Kabupaten Majene yaitu Unggul Mandiri dan Religius (UMR). “Unggul” dalam hal mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, trasparan dan akuntabel yang terimplementasi melalui predikat WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Kemudian untuk tema “Mandiri” masih menjadi permasalahan saat ini karna masih rendahnya kemandirian fiskal daerah dengan melihat PAD terhadap total APBD yang belum pernah mencapai angka 10 %.

“Kami harap sinergi yang dilaksanakan tersebut dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal kabupaten Majene ditahun tahun yang akan datang,” sebutnya.

Sedangkan Dirjen Perbendaharaan Sulbar Imik Eko Putro mengatakan MoU tersebut akan membantu menyatukan dan meningktkan sudut pandang dalam pengelolaan keuangan yang tetap seirama sama dan berkualitas. Harapannya kata Imik memiliki dampak yang postif bagi pembangunan di Majene, apakah dalam sektor infrastruktur, ekinomi yang bertumbuh dan berkembang.

“Visi misi Bupati bisa langsung berdampak, kelihatan kualitasnya bukan hanya hal administrasi tapi fisik akan kelihatan,” terangnya.

Ia juga berharap kinerja pengelolaan keuangan yang baik akan bermuara melalui predikat WTP. Namun predikat tersebut bukan hanya WTP semata tidak ada permasalahan yang sama terulang dan memunculkan banyak sekali catatan didalamnya.

“Kita sama-sama mengawal dan berjuang untuk WTP yang berkualitas dan masalahnya berkurang,” pungkasnya.

Acara tersebut turut di hadiri Ka. KPKN Majene, Asisten Bid. Pemerintahan, Staf Ahli Bid. Ekonomi, Ka. BKAD, Inspektur Inspektorat, Ka. Bapeda, Kadis. Perkimtan, Kadis. PU PR, Kadis. PP – KB, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pimpinan OPD terkait lainnya, Kabag. Kerjasama & Kabag. Hukum. (hms/**)