Tayang9

POLMAN – Terkait pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Polewali Mandar secara khusus menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan Panwaslu kecamatan se-Polewali Mandar. Kagiatan dihelat di Kantor Bawaslu Polewali Mandar, Jumat 27 Januari 2023.

Dalam rakor yang dihadiri ketua dan anggota Panwaslu kecamatan divisi pencegahan se-Kabupaten Polewali Mandar, Saifuddin ketua Bawaslu Polewali Mandar mengatakan, “pihak Bawaslu Polewali Mandar telah bersurat ke KPU terkait potensi-potensi kerawanan. KPU sudah akan melakukan pencocokan, dan agenda kita juga terkait basis data yang harus diawasi yang berpotensi rawan”.

Bahkan dikatakannya, staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar sudah mempetakan potensi-potensi kerawanan tersebut dan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar juga, menurut Saifuddin haruslah paham bahwa hari ini, Bawaslu sangat dibutuhkan kehadirannya oleh rakyat.

Senada dengannya, Sumarding anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan meminta Panwaslu kecamatan tetap berkolaborasi baik.

“Kita harus kolaborasi dengan teman-teman lain. Ini bukan kerja divisi melainkan ini adalah kerja lembaga. Panitia Pemuatkhiran Data Pemilihan ada di setiap TPS. Sementara Panwaslu kelurahan desa (PKD) kita hanya satu orang per-desa. Jadi bagaimana kemudian kita mengetahui komponen-komponen pengawasan kita yang ada di kecamatan khususnya. Maka dari itu saya berharap agar calon PKD nantinya betul–betul memahami pengawasan dalam setiap tahapan. Jadi pesan saya perbaiki koordinasinya dengan PPK dan PPS untuk memudahkan akses sesulit apapun pengawasan kita di lapangan kalau kita solid persoalan akan bisa terselesaikan,” ujar Sumarding.

Senada denganya Usman anggota yang juga kordiv hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Polewali Mandar dalam kesempatan yang sama mengatakan, “pengawasan kita selanjutnya adalah daftar pemilih sementara yang harus dicermati, dan identifikasi semua tahapan secara berjenjang. Beberapa kunjungan saya di sekretariat Panwaslu kecamatan selalu mngingatkan agar mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan pada tiap tahapan,” ujar Usman.

Usman menambahkan, “yang akan diawasi ke depan adalah kerja pantarlih karena perekrutan Pantarlih masih berbasis TPS 2019. Kekawatiran saya jangan sampai petugas pantarlih dalam pencocokan dan penelitian-nya hanya di rumah saja dan tidak sesuai dengan prosedur kerja petugas pantarlih yang seharusnya. Jadi yang diharapkan ke depan kepatuhan petugas pencocokan dan penelitian itu dan prosedur tata kerjanya oleh petugas Pantarlih tersebut”.

Karena itu pihaknya meminta kepada Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar agar mengidentifikasi persoalan-persoalan pada tiap tahapan. Termasuk dengan meminta setiap kecamatan membuat potensi kerawanan sendiri, kalau perlu per lokasinya dirinci.

Sementara itu, Suaib kordiv pencegahan, partisipasi masyarakat, dan
hubungan masyarakat Bawaslu Polewali Mandar juga dalam pengarahannya mengatakan, ke depan pihaknya akan membuka posko pengaduan pada tiap kecamatan.

“Dalam rekrutmen PKD saya tekankan agar Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar melakukan bimbingan teknis kepada bakal calon PKD dengan tujuan, agar mereka paham apa-apa yang menjadi kerja-kerja mereka ke depan. Pekerjaan kita adalah memastikan warga negara yang memiliki hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terkait daftar pemilih ini banyak potensi pemilih ganda, jadi saya meminta supaya kita bekerjasama dengan baik dan bangun komunikasi yang baik dengan pihak luar,” tandas Suaib.

Sumber: Release Bawaslu Polman Penulis dan Foto: Rusman