GAGASANOPINI

Bawaslu, Keadilan Pemilu dan Pemimpin Legitimate. Mungkinkah?

AWAL muasalnya adalah akal. Akal yang membuat manusia menjadi berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Karena akal, manusia memiliki berbudayaan, dan karena itu manusia memiliki budi pekerti. Kesalahan menggunakan akal sebagai pemberian Tuhan, acapkali membuat manusia berada di titik terendah dalam level kemanusiaan. Akal mengarahkan menusia untuk memilah yang soal-soal yang baik dan tidak baik dan memuat manusia cakap menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Sampai disini, sebagaimana Harun Nasution sorang pemikir dan intelektual muslim Indonesia mengatakan, akal membantu manusia untuk terhindar dari malapetaka dan kehinaan. Manusia digambarkan sebagai makhluk yang berpikir dan karena itu akal, harus digunakan baik untuk berpikir, bersikap dan berbuat menuju arah yang tepat dan mengerjakan amal baik.

Dengan akal, kodrati manusia mengontrol dan mengawasi diri dan orang lain, untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk, atau mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Walau kenyataan kerapkali justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tengarainya adalah, persaingan dan kompleksitasnya tuntutan serta kebutuhan hidup, ditambah minimnya pendidikan, serta semakin hilangnya budaya malu, membuat sebagian kita manusia, kehilangan identitas akal sehat sehingga keluar dari rel kebenaran.

Akibatnya nilai-nilai kearifan sosial budaya, dan agama tergeser dan mengarah pada kemerosotan akhlak. Tak pelak lagi, pelanggaran norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, yang menyulut konflik sosial dalam masyarakat-pun menjadi tak terhindarkan.

Amsal yang bisa dilihat adalah dalam penyelenggaraan Pemilu misalnya, politik uang, penghinaan terhadap kelompok dan golongan, kekerasan dan diskriminasi menjadi sesuatu yang acapkali mewarnai perhelatan demokrasi. Celakanya justru berbading terbalik dengan tujuan utama demokrasi yang hasilnya sudah bisa dibaca; demokrasi tercederai dan mengalami kemerosotan bahkan disfungsi.

Nah, dalam posisi itu, maka negara semestinya hadir dan mendorong tatanan hukum dan peraturan sebagai buah kebijakan untuk dijadikan pegangan dalam berperilaku dalam ranah Pemilu dan menempatkan demokrasi bisa bergerak dalam posisi fair play. Sampai disini, hukum yang sifatnya memaksa dan mengikat semua warga negara itu bisa memposisikan semua warga negara dalam kedudukan yang sama. Hak dan kewajiban menjadi terang dan tidak lagi berada di garis yang abu-abu.

Bukankah, konsep keadilan menurut Thomas Aquinas seorang yuris, teolog, dan filsuf pernah mengatakan, bahwa hak dan kewajiban lahir dari adanya undang-undang yang mengatur kehidupan bersama dan kepentingan umum dalam masyarakat. Mereka yang tidak taat dan melanggar harus dikenakan sanksi yang tegas dari negara agar mendapatkan efek jera.

Sebagai negara hukum yang menganut pemerintahan demokrasi, maka Pemilu adalah pilihan yang tepat, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 22 huruf E konstitusi nasional kita. Artinya Pemilu menjadi keniscayaan yang harus dilaksanakan untuk menggerakkan rotasi kepemimpinan secara damai dan berkualitas dan konstitusional.
Karena itu, Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah haruslah dapat dipastikan berjalan baik sesuai dengan norma dan kaidah hukum, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan sejumlah regulasi lainnya agar tujuan bergeraknya rotasi kepemimpinan itu berjalan sesuai dengan tujuan demokrasi.

Agar prosesnya berjalan fair play, maka mau tidak mau, dibutuhkan sebuah lembaga negara yang mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah itu. Demikianlah, Bawaslu sebagai organ negara yang idependen, bebas dan mandiri hadir dan diberikan mandat untuk memastikan pergerakan rotasi kepemimpinan itu telah berjalan sesuai aturan dan kaidah hukum yang ada.

Pada Bawaslu, norma dan kaidah hukum Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah harus berjalan baik sesuai aturan dan pelanggaran atau tindakan yang akan mencederai demokrasi, oleh Bawaslu haruslah dicegah dan ditindak. Dalam posisi ini, peran Bawaslu menjadi urgen mengingat tugas dan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan dalam pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi domain utamnya. Bawaslu sekali lagi, harus bisa memastikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah terlaksana secara damai bebas dan berintegritas, sehingga hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dapat diterima baik dan menuai kepercayaan dari warga negara dan masyarakat.

Membaca sejumlah catatan kritis demokrasi di negeri ini, terdapat fakta yang menunjukkan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilu. Utamanya pada era sebelum reformasi, yang kemudian berbuah penolakan terhadap hasil Pemilu tahun 1997 dan memicu protes serta aksi mahasiswa bersama masyarakat dan sukses menumbangkan kekuasaan orde baru yang dinilai otoriter pada tahun 1998.

Peta Sejarah Bawaslu

Sejarah menunjukkan, penyelengaraan Pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan tahun 1997 diselenggarakan oleh pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri (DKPP RI, pdf halaman xx diakses 10 Januari 2022 pukul 11.53). Saat itu, pengawasan Pemilu juga tidak maksimal karena terbatasnya kewenangan ditambah lagi control langsung dari pemerintah. Akibatnya, selama 32 tahun hanya terdapat dua kali sidang terkait sengketa Pemilu (Mahfud MD dalam CNN Indonesia tayang, rabu 24 Juni 2020).

Namun di tengah transisi dan dinamika Pemilu yang terjadi kala itu, mengakibatkan lahirnya sejumlah pemikiran kritis dan konstruktif, hatta pada tahun 2001 melalui amandeman ke tiga UUD 1945 penguatan dan penegasan tentang penyelenggaran Pemilu dimasukkan di dalam Pasal 22 huruf E, Ayat 5 yang menyebutkan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional” yang selanjutnya melalui Undang-Undang dinyatakan terdapat dua lembaga negara yang bekerja di dalam penyelenggaraan Pemilu yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara pengawasan Pemilu. (DKPP RI, Pdf halaman : viii diakses, tgl 10 Januari 2022 pukul 11.53).

Ketentuan itu membuat Pemerintah dan DPR memandang penting, bahwa secara teknis Pemilu dilaksanakan oleh KPU dan harus pula diawasi oleh lembaga pengawas Pemilu yang terpisah dari struktur kelembagaan KPU. Alasannya, tidak akan efektif jika pelaksanaan pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh pengawas Pemilu yang dibentuk aau berada di dalam struktur kelembagaan KPU. Maka pada tahun 2003 pemerintah bersama DPR menerbitkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 yang substansinya memuat keberadaan lembaga adhoc Pengawas Pemilu yang tediri dari Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sampai Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan yang terpisah dengan struktur KPU.

Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Bawaslu yang sebagian kewenangan pembentukannya masih dimiliki KPU membuat Bawaslu melakukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu ke Mahkama Konstitusi yang hasilnya memberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk melakukan rekruitmen pengawas Pemilu yang kewenangannya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik Pemilu.

Tak berhenti sampai disitu, pada tahun 2011 kelembagaan pengawas Pemilu kembali diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang memandatkan bahwa Bawaslu provinsi yang sebelumnya adhoc kemudian dirubah dan dikuatkan sebagai lembaga tetap yang berkewenangan menangani sengketa Pemilu.
Sejarah kepemiluan kemudian bergerak, hingga pada tahun 2019, melalui putusan Mahkama Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pemilu kemudian menyerentakkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota DPR, DPD, beserta anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Pemilu serentak dalam aras ideal, harusnya ditopang regulasi kuat, mudah dipahami dan tidak sulit untuk dilaksanakan serta menjamin kepastian hukum Pemilu.

Untuk menjawab tantangan itu, pada tahun 2017 diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menggabungkan tiga Undang Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Undang-Undang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Undang-Undang Penyelenggara Pemilu.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bagi penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu adalah anugerah yang besar dalam penguatan kelembagaan, terutama Bawaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya adhoc bernama Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang permanen dan bersifat tetap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 Ayat 4.

Berkaca pada kenyataan sebagaimana ternarasikan melalui tulisan di atas, maka dapat dikatakan, Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tanpa pengawasan akan berpotensi terlanggarnya hak-hak konstitusional rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Misalnya hilangnya hak pilih rakyat, politik uang, gesekan antar peserta dan pendukung, kekerasan dan diskriminasi kelompok tertentu. Hingga pada kondisi dimana, peserta Pemilu dapat melakukan kongkalikong dengan penyelenggara untuk merubah hasil perolehan suara.

Dan jika melulu seperti itu, maka akibatnya yang telah nyaris pasti adalah, setiap hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah akan selalu berakhir di meja Mahkamah Konstitusi. Nah, kondisi ini tentunya akan memakan biaya yang sangat besar, dan berujung hilangnya kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Rakyat akan berubah menjadi apatis kepada pemerintah dan kebijakannya, yang karena itu pasti jalannya roda pemerintahan akan kian limbung dan terseok-seok.
Kata kuncinya adalah, melalui pengawasan Pemilu harapan akan lahirnya estafet kepemimipanan yang legitimate akan kian menuai hasil dan kian menyata.

Demikianlah, maksimalisasi pengawasan Pemilu, sebagaimana ditulis Musfialdy dalam Jurnal Sosial dan Budaya yang diakses pada 12 Januari 2022 pukul 10:39 mengatakan, pada gilirannya nanti, pengawasan Pemilu dapat dijadikan barometer apakah demokrasi yaitu, universality, egality (kesetaraan), freedom, (kebebasan) secrecy, (rahasia) dan transparency (transparan), jujur dan adil sungguh-sungguh telah terselenggara dengan baik dan tepat?

DARMAWAN

Alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu ini, selain berkhidmat sebagai Pengurus Majelis Daerah KAHMI Pasangkayu juga produktif menulis serta aktif dalam berbagai diskusi demokrasi dan penguatan partisipasi masyarakat

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button