Tayang9

 

Irma Trisnawati: Penyusunan Standar Pelayanan Publik adalah amanat UU 25 Tahun 2009

POLMAN, TAYANG9 – UPTD Taman Budaya dan Museum (TBM) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 14.00 Wita di Kantor UPTD Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Barat dan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat pengguna layanan, akademisi dan praktisi, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan standar pelayanan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam sambutannya, Irma Trisnawati Kepala UPTD TBM Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa penyusunan Standar Pelayanan Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan menjadi pedoman yang memberikan kepastian bagi masyarakat terkait prosedur, persyaratan, jangka waktu pelayanan, biaya, produk layanan, hingga mekanisme pengaduan.

“Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain memenuhi ketentuan regulasi, standar pelayanan yang disusun juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujarnya Irma Trisnawati.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta secara aktif memberikan masukan dan saran terhadap rancangan standar pelayanan yang mencakup berbagai jenis layanan di lingkungan UPTD Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Barat. Diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif dengan fokus pada peningkatan kemudahan akses layanan, kepastian prosedur, transparansi informasi, serta peningkatan kepuasan masyarakat.

Sebagai puncak kegiatan, seluruh peserta yang mewakili unsur pemangku kepentingan melakukan penandatanganan Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Penandatanganan tersebut menjadi simbol persetujuan bersama sekaligus dukungan terhadap implementasi standar pelayanan yang telah disepakati.

Adapun pihak-pihak yang turut menandatangani berita acara tersebut terdiri atas Kepala UPTD TBM Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan masyarakat pengguna layanan, perwakilan ahli, praktisi, akademisi, perwakilan instansi terkait, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan media massa.

Melalui penyusunan standar pelayanan ini, UPTD Taman Budaya dan Museum Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat menghadirkan layanan yang semakin profesional, mudah diakses, responsif, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan adanya standar pelayanan yang jelas dan terukur, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian layanan yang lebih baik, sementara penyelenggara pelayanan memiliki pedoman yang kuat dalam memberikan pelayanan prima kepada publik.